Yogyakarta – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut suhu udara di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta semakin panas. Temperatur rata-rata di Jateng dan DIY mengalami trend kenaikan selama 30 tahun terakhir.
Kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata, namun wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi dari pada pesisir. “Kondisi ini terjadi selain karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga karena tingginya laju perubahan penggunaan lahan,” kata Dwikorita dalam kunjungan di Yogyakarta, Minggu, 10 Oktober 2021.
Turut hadir dalam kunjungan yakni Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG Lien Rosalina, dan perwakilan Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi.
Baca Juga: Penjelasan Resmi BMKG soal Gelombang Panas di Dunia dan Indonesia
Lebih lanjut Dwikorita mengatakan, secara mikro di Kawasan Gunung Merapi, kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada trend kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat C. Selain di Kawasan gunung Merapi trend suhu di perkotaan dipantau dari stasiun menunjukkan trend kenaikan temperatur khusus Kota Yogyakarta dari tahun 2007. “Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu,” ujarnya.
Analisis tersebut diambil dari hasil pengumpulan data rata rata suhu udara selama 30 tahun sejak tahun 1990 dan saat ini BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh ke belakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya.
Dwikorita mangatakan, secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kondisi terutama kualiatas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah. Artinya, kawasan lindung Kawasan Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Baca Juga: Penyebab Malam Terasa Dingin di Pulau Jawa termasuk Yogyakarta
Menurut Dwikorita, khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus menjadi perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus melakukan upaya-upaya mitigasi sebagai bentuk tanggungjawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan hasil analisis yang dilakukan BMKG dan BIG nantinya dapat digunakan oleh Keraton Yogyakarta secara luas dalam pengelolaan kawasan Gungung Merapi dan kawasan Kagungan Dalem dan kebijakan pengelolaan Kawasan Kagungan Dalem.
Lalu membangun komunikasi intensif dengan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sharing data yang diperlukan dalam analisis perubahan penutup lahan pada Kawasan Gunung Merapi. (Info BMKG)
