BacaJogja – Sejumlah organisasi massa yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (FUI DIY) menggelar aksi solidaritas Bela Rempang di sekitar Alun-alun Utara Yogyakarta, Jumat, 29 September 2023. Aksi diikuti ratusan orang.
Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) DIY Ustaz Abdullah Sunono menyatakan, rencana aksi awalnya di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Namun, pada saat bersamaan ada rencana kunjungan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Gedung Agung, sehingga lokasi aksi digeser di Alun-alun Utara.
“Sempat diblokade aparat. Dimintai aksi di depan Gedung PDHI, namun komprominya akhirnya aksi digelar di pertigaan Alun-alun Utara Kota Yogyakarta,” kata Abdullah Sunono di lokasi aksi, Jumat, 29 September 2023.
Baca Juga: Pernyataan Sikap FKPB dan Elemen Yogyakarta soal Tragedi Pulau Rempang
Menurut dia, aksi merupakan solidaritas terhadap masyarakat Rempang sekaligus memberikan warning bahwa undang-undang Ombnibus Law tentang investasi itu sudah memberikan tragedi kemanusiaan seperti di Rempang. “Penjaga gawangnya pemerintah, pemerintah oke, masuklah investasi,” ungkapnya.
Dia mengatakan, proyek di Rempang mal administrasi serta cara pelaksanaannya juga melanggar hak aksi manusia. Perlindungan masyarakat Rempang sejak Indonesia belum merdeka sudah tinggal di sana dan legal pemilik tanah. “Kalau nggak punya sertifikat itu namanya tanah adat, pemerintah harus memberikan sertifikat hak milik,” tegasnya.
Ustaz Abdullah menjelaskan, tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 disebutkan, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Baca Juga: Pernyataan Sikap Kahmi DIY atas Tragedi Kemanusiaan di Pulau Rempang
Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 disebutkan, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan
Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Baca Juga: FUI DIY Kecam Kebrutalan Tentara Israel di Masjid Al-Aqsa Palestina
Lima Pernyataan Sikap FUI DIY soal Insiden Pulau Rempang
Ketua Presidium FUI DIY H.M. Syukri Fadholi mengatakan, upaya penggusuran permukiman, termasuk warga asli dan 16 kampung tua di Pulau Rempang untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional dengan mendatangkan investor asing adalah wujud kezaliman yang nyata dan jelas-jelas melanggar amanat konstitusi.
Dia mengatakan, insiden di Pulau Rempang adalah cerminan dari kasus lain serupa di seluruh negeri ini, di mana rakyat kecil sering kali menjadi korban dari kepentingan bisnis dan investasi. “Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat malah menjadi backing para investor,” tegasnya.
Baca Juga: FUI DIY Kutuk Pembakaran dan Pelecehan Alquran di Swedia dan Belanda
Atas dasar itu, FUI DIY menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan proyek Strategis Nasional pembangunan Rempang Eco City juga seluruh proyek strategis nasional lainnya karena terbukti lebih menguntungkan bagi investor asing dan mendzalimi masyarkat yang ada wilayah proyek.
2. Mendesak pemerintah Republik Indonesia agar menghentikan segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polri dan TNI terhadap rakyat Rempang-Kepulauan Riau dan juga di wilayah lainnya.
3. Meminta pemerintah untuk menjamin hak warga Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
4. Meminta pemerintah untuk meninjau ulang seluruh investasi yang dilakukan oleh China dengan mendatangkan ribuan tenaga kerja dari negaranya dengan gaji yang berlipat, sementara ada jutaan pengangguran yang membutuhkan lapangan kerja.
5. Meminta kepada pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, mewaspadai komunis gaya baru China yang menjajah Indonesia dengan jebakan hutang seperti terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang nilai proyek membekak menjadi Rp114 triliun, dengan hutang sebesar Rp73,1 triliun dengan beban bunga 3,4% selama 30 tahun. []
