BacaJogja – Acara Desak Anies di Yogyakata akhirnya terlaksana sukses meski beberapa kali pindah venue. Rencananya acara digelar di Pendodo Diponegeoro Kota Yogyakarta, namun izin dicabut. Akhirnya kampanye dialogis Koalisi Perubahan ini digelar di Rocket Convention Hall Godean, Sleman, Yogyakarta, Selasa, 23 Januari 2024.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengapresiasi kinerja tim Ubah Bareng atas berhasilnya acara Desak Anies ini. Pasalnya, acara yang paling ditunggu-tunggu oleh mayoritas anak muda ini ini sempat dicabut izin penggunaan tempatnya secara mendadak.
Baca Juga: Dua Agenda Anies Baswedan di Yogyakarta, Kampanye Akbar dan Desak Anies
Menurut Anies, semua ada hikmahnya. “Jadi ketika dilakukan pembatasan-pembatasan, ya sudah dijalani saja. Dan anak-anak ini tangguh, teman-teman Ubah Bareng yang menyelenggarakan ini berhasil menyelenggarakan dalam waktu satu malam,” kata Anies, Selasa, 23 Januari 2024.
Anies mengaku sangat senang melihat antusiasme yang ditunjukkan warga Yogyakarta. Dia pun merasa bangga sebagai orang yang tumbuh besar di Kota Pendidikan ini.
“Yogya sebagai Kota Pendidikan, anak-anak mudanya peduli dengan Indonesia, peduli untuk mendiskusikan soal pendidikan dan yang mereka sampaikan adalah hal-hal penting untuk kepentingan orang banyak,” tegasnya.
Baca Juga: AniesBubble Viral, Mak-mak Iuran Pasang Videotron Anies Baswedan di Yogyakarta
“Jadi acaranya lancar meski persiapan terbatas dan buat yang mungkin berusaha tidak memberikan kesempatan (untuk kami berdiskusi), yakinlah bahwa rakyat akan mencari cara agar kebebasan berbicara tetap ada jalan,” jelasnya.
Lebih Baik APBN untuk Mensejahterakan Para Guru Dibanding Bangun IKN
Pada acara Desak Anies edisi Pendidikan ini, Anies menyoroti permasalahan kesejahteraan para guru honorer di Indonesia. Saat ini ada lebih kurang 705 ribu guru honorer yang statusnya belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anies menilai APBN saat ini seharusnya diprioritaskan untuk mensejahterakan guru-guru di Indonesia dibandingkan membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk mensejahterakan guru-guru ini perlu komitmen fiskal dari pemerintah.
“Itu (mensejahterakan guru) bisa dikerjakan. Kita harus melakukan komitmen fiskal. Mengapa itu menurut kami lebih penting memastikan guru berstatus ini (PPPK) daripada uangnya dipakai untuk membangun IKN,” jelas Anies.
Anies membeberkan alasan pemerintah tak bisa mengangkat guru honorer menjadi PPPK ini karena alasan keterbatasan anggaran. Anies membandingkan disatu sisi saat membangun IKN tidak ada keterbatasan anggaran.
Baca Juga: Anies Baswedan dan Fery Farhati Hadiri Dhaup Ageng Pakualaman Yogyakarta
Anies menerangkan dengan kondisi keterbatasan anggaran ini, komitmen pemerintah dipertanyakan. Apakah akan menjadikan pembangunan manusia menjadi prioritas atau tidak.
“Kalau anggaran terbatas, maka prioritasnya yang mana? Kita ingin pembangunan manusia jadi prioritas. Kalau jadi prioritas, guru bisa konsentrasi mengajar. Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas,” ungkap Anies.
Anies juga menyebut dirinya ingin ada kesetaraan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Anies menilai harus ada pemerataan kualitas pendidikan lewat kontribusi PPPK.
Baca Juga: Relawan Anies Pindah Dukung Prabowo? Mantan Politisi PAN Bongkar Fakta Ini
Anies menambahkan saat ini banyak guru honorer di sekolah swasta yang saat diangkat menjadi PPPK harus dimutasi ke sekolah negeri. Hal ini tentu melahirkan ketimpangan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri.
“Pertanyaannya. Apakah anak sekolah sekolah swasta dan sekolah negeri berasal dari warga negara yang beda? Tidak! Karena itu guru-guru swasta yang diangkat PPPK kita ubah aturannya tetap di sekolah swasta,” ucap Anies.
“Dengan begitu guru-guru berstatus tegas dan jelas, bukan hanya negeri tapi juga swasta. Toh semua mendidik anak Indonesia,” tegas Anies. []
