BacaJogja – Ekonomi syariah, yang kian menjadi sorotan di Indonesia, sedang berada di titik kritis. Bagaimana masa depannya di bawah kepemimpinan Prabowo? Pertanyaan ini menjadi pusat perhatian dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh INDEF, Universitas Paramadina, dan UIN Jakarta.
Mengusung tema “Prospek Kebijakan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Prabowo,” diskusi ini menggali lebih dalam tentang peluang dan tantangan yang dihadapi ekonomi syariah di Indonesia.
Baca Juga: Jogja Menyapa: Mitra Baru Masyarakat Yogyakarta Mengakses Keadilan
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, membuka diskusi dengan menyoroti pentingnya menggandengkan ekonomi syariah dengan ekonomi normatif.
Menurutnya, sinergi ini penting dikembangkan dan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan mampu membawa ekonomi syariah ke tingkat yang lebih tinggi, baik di skala nasional maupun internasional.
Dr. Hakam Naja, anggota DPR RI 2014-2019 sekaligus Associate di INDEF, mengkritisi pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dengan contoh yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu ibadah haji. “Dalam pelaksanaan ibadah haji, banyak keuntungan yang diraih oleh negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan India, sementara posisi Indonesia masih tertinggal,” ujar Hakam.
Baca Juga: Ini Nama Kandidat Kepala Daerah di Kabupaten/Kota di DIY yang Didukung Partai Ummat
Ia menambahkan bahwa bahkan dalam skala internasional, Indonesia masih belum mampu memaksimalkan potensi ekonominya, terutama dalam mengekspor produk halal.
Malaysia sering disebut sebagai contoh sukses dalam pembangunan ekonomi syariah. Selama 10 tahun terakhir, negara ini telah membuktikan bahwa peran negara sangat penting dalam memajukan sektor ini. “Di Malaysia, 40% dari perbankan adalah perbankan syariah, sedangkan Indonesia hanya 7%, padahal populasi umat Muslim di Malaysia jauh lebih sedikit,” tegas Hakam.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu belajar dari negara tetangga untuk bisa bersaing lebih baik di pasar global.
Baca Juga: BSI Jogja dan Latifa Haramain Siap Memberikan Fasilitas dan Kemudahan Umrah bagi Kepala Sekolah
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, mengutip data dari Global Islamic Economy bahwa sektor ekonomi Islam telah mencapai nilai US$ 2,29 triliun pada tahun 2022, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,5%.
Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, seharusnya menjadi pusat ekonomi syariah global. “Indonesia harus bisa menjadi role model dalam perkembangan ekonomi global saat ini,” ujarnya dengan penuh optimisme.
Prof. Nur Hidayah, Guru Besar UIN Jakarta, menyoroti perkembangan ekonomi syariah di era kepemimpinan Jokowi-Maruf. Menurutnya, sektor ini berkembang pesat dan mampu bersaing di skala global.
Baca Juga: Serunya Nostalgia Gobak Sodor PNS DIY Rayakan 12 Tahun Keistimewaan di GOR Among Raga Yogyakarta
Namun, ia juga menekankan bahwa visi Prabowo yang berfokus pada pengembangan ekonomi syariah perlu memperhatikan tantangan dan peluang yang ada. “Strategi yang diterapkan harus efektif agar Indonesia bisa meningkatkan daya saingnya di pasar global,” tegasnya.
Izzudin Al Farras Adha, Peneliti INDEF, menyoroti perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia. Meskipun aset terus meningkat, peringkat Indonesia justru menurun. “Ini artinya, negara-negara lain bergerak lebih cepat. Indonesia harus terus meningkatkan capaiannya agar tidak tertinggal,” kata Farras.
Diskusi ini menegaskan bahwa ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Era Prabowo diharapkan bisa membawa angin segar bagi perkembangan sektor ini, dengan strategi yang lebih matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak. []
