Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
Subsidi LPG 3 Kg adalah hak rakyat kecil, bukan belas kasihan negara. Namun, apa yang terjadi hari ini? Bukannya memastikan subsidi ini tepat sasaran tanpa membebani rakyat, justru mereka yang paling lemah harus menanggung kerepotan.
Mengapa beban itu harus ditimpakan kepada rakyat kecil? Mengapa mereka harus bersusah payah memastikan subsidi sampai kepada yang berhak? Bukankah itu tugas para pembuat kebijakan yang memiliki segala fasilitas dan kewenangan?
Sejak kapan memastikan kebijakan berjalan dengan baik menjadi tanggung jawab rakyat kecil? Ini adalah kesalahan cara pandang yang fatal. Seolah-olah mereka yang paling bawah harus bertanggung jawab atas ketidaktepatan distribusi subsidi, padahal akar masalahnya ada pada sistem yang dibuat oleh mereka yang berkuasa.
Baca Juga: Analisis Konsekuensi Model Kepemimpinan Kolektif Kolegial IDI
Dampak Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat
Kita lihat realitas di lapangan. Rakyat kecil kini dipaksa mengantre panjang, mencari pangkalan resmi yang jauh dari rumah mereka, dan menunggu lebih lama demi satu tabung gas yang seharusnya mudah diakses. Semua ini dengan alasan agar distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran.
Tetapi, apakah para pembuat kebijakan ini pernah merasakan repotnya orang miskin hanya untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya mudah? Apakah mereka pernah berdiri di bawah terik matahari, membawa tabung kosong, hanya untuk bisa memasak?
Dulu, rakyat bisa membeli LPG di warung-warung dekat rumah. Warung-warung kecil ini adalah penyelamat bagi mereka. Namun, kini dengan kebijakan baru, pengecer dilarang menjual LPG 3 kg dengan alasan untuk menghindari penyelewengan.
Baca Juga: Muhammad Diva Aulia, Mahasiswa UMKLA Jawara Olimpiade Sains Nasional
Lagi-lagi, siapa yang jadi korban? Rakyat kecil. Mereka harus menempuh jarak lebih jauh dan mengantre lebih lama. Di mana letak keadilannya?
Pemerintah Seharusnya Mempermudah, Bukan Memperumit
Seharusnya kebijakan dibuat untuk melindungi rakyat kecil, bukan malah menyulitkan mereka. Jika ingin memastikan LPG 3 kg hanya untuk yang berhak, tugas pemerintah adalah memperbaiki sistem distribusi tanpa mengorbankan kenyamanan rakyat kecil.
Negara memiliki sumber daya, teknologi, dan birokrasi. Mengapa rakyat yang harus menanggung kerepotan? Mengapa mereka harus mendaftar, membawa kartu ini dan itu, mengikuti prosedur berbelit hanya untuk mendapatkan hak mereka?
Baca Juga: Waspada Cuaca Ekstrem di Yogyakarta, 1-3 Februari 2025: Hujan Lebat dan Angin Kencang Mengancam
Lebih menyedihkan lagi, ketika rakyat bersuara, mereka malah dicap tidak mau diatur dan hanya ingin hidup enak dengan subsidi. Ini narasi yang kejam! Siapa yang ingin hidup dengan susah payah hanya untuk sekadar memasak? Siapa yang ingin bergantung pada subsidi jika mereka memiliki pilihan lebih baik?
Jangan pernah menyalahkan rakyat kecil atas ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan aturan. Jangan biarkan mereka menanggung kegagalan sistem yang dibuat oleh mereka yang duduk di kursi empuk, di ruangan ber-AC, dan bahkan mungkin tidak tahu harga LPG 3 kg di lapangan.
Solusi Nyata, Bukan Beban Baru
Jika pemerintah serius memastikan LPG 3 kg hanya untuk yang berhak, merekalah yang harus bekerja lebih keras. Bukan rakyat yang harus beradaptasi dengan kebijakan yang menyusahkan.
Bagaimana jika sistem distribusi diperbaiki dari hulu ke hilir? Bagaimana jika pengawasan diperketat di tingkat agen besar yang sering bermain-main dengan distribusi? Bagaimana jika teknologi digunakan untuk memastikan subsidi tidak bocor tanpa membuat rakyat miskin kesulitan?
Baca Juga: Liburan ke Pantai Selatan Yogyakarta? Kenali Bahaya Rip Current Sebelum Terlambat!
Jangan pernah membebankan kegagalan kebijakan kepada mereka yang paling lemah. Jika ada kebocoran subsidi, itu bukan salah rakyat kecil. Jika distribusi LPG 3 kg tidak tepat sasaran, itu bukan tanggung jawab mereka yang hanya ingin memasak untuk keluarganya. Itu semua adalah tanggung jawab mereka yang diberi mandat untuk mengatur negara.
Pemerintah Harus Berpihak pada Rakyat
Rakyat kecil tidak butuh kebijakan yang berbelit-belit. Mereka hanya ingin hidup lebih mudah, akses lebih gampang, dan jaminan bahwa hak mereka tidak diutak-atik dengan alasan “tepat sasaran”.
Jika pemerintah benar-benar ingin menyejahterakan rakyat kecil, tugas mereka adalah membuat sistem yang melindungi dan mempermudah, bukan menyulitkan. Jangan biarkan rakyat kecil harus menanggung beban dari kebijakan yang dibuat oleh mereka yang bahkan tidak merasakan dampaknya.
Sadarlah, wahai para pemegang kebijakan! Kekuasaan bukan untuk menekan rakyat, tetapi untuk melindungi mereka. Jangan buat mereka harus mengantre panjang, berjalan jauh, dan merasa dihukum hanya karena ingin mendapatkan hak mereka.
Baca Juga: Barongsai dan Naga Raksasa Siap Beraksi di Sleman City Hall! Catat Jadwalnya!
Jika ingin menata ulang subsidi, lakukan dengan benar. Jangan hanya mengambil jalan pintas dengan membebani rakyat kecil. Jangan hanya mengandalkan kebijakan yang mempersulit tanpa solusi nyata. Jangan biarkan mereka yang paling lemah berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya.
Kita butuh pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. Pemimpin yang paham bahwa kebijakan harus mempermudah, bukan menyusahkan. Jika kebijakan saat ini terus menyulitkan rakyat kecil, maka jelas ada yang salah dalam cara pandang para pembuat kebijakan ini.
Segera sadari sebelum rakyat kehilangan kepercayaan sepenuhnya! []
