Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku pernah punya pengalaman membentuk konsultan kenakalan anak, termasuk untuk mengatasi klitih. Namun, butuh biaya besar untuk mewujudkannya.
Alasannya, kata Sultan, dialog dalam penyelesaian sangat dibutuhkan dengan melibatkan semua anggota keluarga “Saya punya pengalaman kami bentuk satu lembaga konsultan untuk tlntuk mengatasi kenakalan anak, tetapi akhirnya kita harus bicara dengan orangtua. Semua harus dikumpulkan, kita berikan pemahaman untuk dialog,” ucapnya di sela-sela kegiatan di Kantor BPK Perwakilan DIY, Rabu, 29 Desember 2021.
Baca Juga: Klitih Marak Lagi di Yogyakarta, Begini Solusi Menurut GKR Hemas
Raja Keraton Yogyakarta ini mengungkapkan, konsultan kenakalan anak ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Ya memang tidak mudah. Kalau satu keluarga nanti 10 orang klitih kan berarti 10 kepala keluarga. Tetapi memerlukan biaya waktu itu Rp3 juta sampai Rp4 juta menangani satu keluarga itu. Bagi saya terlalu mahal,” jelasnya.
Sri Sultan menceritakan saat masih kecil ada lembaga khusus yang berbnama Prayuwana, lembaga ini khusus menangani anak nakal. Lembaga ini khusus menangani anak nakal terutama jika orang tua sudah tidak mampu lagi mendidik.
Baca Juga: 90 Persen Aksi Klitih di Yogyakarta Bisa Dicegah, Ini Syaratnya
“Dulu waktu saya kecil, di Alun-alun Kidul dan Tlogo Putri Kaliurang ada tempat pendidikan anak nakal, kalau orang tua kewalahan itu diserahkan pada provinsi untuk dibina dan dididik. Nama lembaganya Prayuwono. Itu untuk anak yang orang tuanya tidak mampu lagi (mendidik). Saya tidak tahu apakah kondisi sekarang masih (bisa diberlakukan atau tidak),” ungkapnya.
Sebelumnya, GKR Hemas pada Rapat Koordinasi Penanganan Kenakalan dan Kejahatan Jalanan Usia Anak di Kompleks Kepatihan, Selasa, 28 Desember 2021 mengungkapkan, mengangani klitih perlu fokus pembahasan dan membutuhkan koordinasi berbagai stakeholder.
Baca Juga: Penampakan dan Peran Enam Pelaku Klitih di Jalan Kaliurang Sleman
Permaisuri Keraton Yogyakarta ini mengusulkan para pelaku kenakalan anak supaya diberikan tempat untuk pendidikan yang lebih. “Ini juga untuk mengingatkan para orang tua dari anak-anak ini bahwa penanganan mereka tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ungkapnya.
GKR Hemas mengungkapkan, penanganan pada satu tempat pendidikan ini merupakan solusi lain di luar intervensi hukum. Pendidikan yang dijalani pun tidak cukup hanya sebulan dua bulan saja.
Gusti Ratu mengungkapkan, pendidikan untuk mengembalikan jati diri anak ini perlu dilakukan bertahap. Orang tua pun bisa ikut memahami proses pendidikannya. “Persoalan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk kepolisian, KPAI maupun LPA,” tegasnya. []
