Sleman – Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menjalani isolasi mandiri (isoman) di Rumah Dinas Bupati setelah dinyatakan terpapar Covid-19. Kegiatannya sebagai orang nomor satu di Bumi Sembada ini tetap berjalan normal meski menjalani isoman.
Seperti kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) Sleman yang dilakukannya Rabu, 26 Januari 2022. Kustini memimpin pembahasan terkait penanganan kejahatan jalanan, pembelajaran tatap muka, vaksinasi dan kewaspadaan bencana alam.
Baca Juga: Bupati Sleman Sebut Pelaku Klitih adalah Anak Kreatif, Bukan Nakal
Rakor ini diikuti oleh Kapolres, Dandim, Wakil Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Sekda, serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman. “Aktivitas masih normal. Barusan saya ikut kegiatan Rakor Forkopimda melalui zoom. Bahas soal kejahtan jalanan salah satunya,” kata Kustini.
Menurut dia, pembahasan soal kejahatan jalanan ini penting karena berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di Sleman. “Sehingga harus dilakukan pembahasan dan penanganan segera,” kata Kustini.
Baca Juga: Bupati Sleman Kustini Kunjungi Dua Korban Klitih Jalan Kaliurang
Kustini mengungkapkan, Pemkab Sleman saat ini terus meningkatkan sinergi bersama jajaran TNI Polri dalam menangani kejahatan jalanan. Ia juga telah menginstruksikan kepada semua Panewu untuk pro-aktif mengambil langkah untuk mendukung penanganan kejahatan jalanan dengan berkoordinasi dengan Forkopimkap, Lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
“Kami juga meminta pemerintah kapanewon maupun kalurahan untuk mengkampanyekan gerakan Orang Tua Peduli Keberadaan Anak di Malam Hari serta sosialisasi Perbup 45 Tahun 2020 tentang Jam Rumah/Jam Istirahat Anak untuk mengurangi kejahatan jalanan,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Sleman Kustini Panggil Sejumlah Dinas Tangani Kejahatan Klitih
Pada rakor tersebut, Kustini menyampaikan beberapa upaya lain yang dilakukan Pemkab Sleman yaitu peningkatan frekuensi patroli terpadu, peningkatan kualitas dan kuantitas CCTV di berbagai area rawan. Upaya lain yakni penegakan hukum yang mampu memberi efek jera kepada pelaku kejahatan jalanan. []
