BacaJogja – Dosen Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik UGM Prof. Chandra Wahyu Purnomo menyoroti tata kelola sampah di Jogja masih dalam tahap darurat karena penanganannya belum terselesaikan hingga kini.
“Meskipun peraturan tentang persampahan itu banyak sekali, mulai dari Undang-Undang sampai Peraturan Daerah, tapi untuk sistem pengolahan masih tertinggal dengan negara lain. “Terlebih di Jogja kita masih bertumpu dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan,” ujar Chandra dalam sesi Sekolah Wartawan yang berlangsung di Ruang Fortagama UGM, Rabu, 29 Mei 2024.
Chandra mengungkapkan, kegagalan dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah di Jogja dikarenakan tidak terbentuknya kesadaran masyarakat sebagai hulu dari permasalahan sampah. “Harusnya sampah sudah terpilah di hulu, mulai dari rumah tangga, kantor, pabrik atau industri, dan kampus, karena di hulu saja sudah tercampur, proses pengolahannya akan menjadi berat,” ungkapnya.
Baca Juga: Nikita Nur Hijriyati, Disabilitas Hard of Hearing dan Minor Cerebral Palsy Wisuda UGM
Harapannya partisipasi publik untuk mengelola sampahnya sendiri mencapai 30%, sedangkan sisanya 70% ditangani oleh fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintahan.
Dia menyebut persoalan sampah memang sangat kompleks. Pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti TPS3R dan Bank Sampah belum dioptimalkan oleh masyarakat karena 90% sampah di Jogja masih terbuang di TPA.
“Dari 30 TPS3R yang ada di Sleman yang semuanya dibangun oleh Kementerian PUPR, hanya 10 saja yang beroperasi, sisanya mangkrak. Bayangkan kalau semua TPS3R di Sleman, Kota Jogja, dan Bantul diaktifkan, pastinya akan berdampak pada semakin cepatnya proses pemilahan sampah,” katanya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Mendikbudristek Nadiem Makarim Akhirnya Resmi Batalkan Kenaikan UKT
Koordinator Indonesia Solid Waste Forum (ISWF) ini mengungkapkan, riset independen yang dilakukan oleh Chandra di tahun 2021 terkait sampah di Kota Jogja menunjukkan volume sampah mencapai 300 ton per hari dan ditengarai jumlah tersebut tidak mengalami perubahan hingga sekarang, bahkan cenderung meningkat jumlahnya.
“Statusnya sudah darurat, tapi masyarakat belum juga tumbuh kesadaran untuk minimal memilah sampah, jadinya malah muncul masalah baru seperti tiba-tiba ada titik baru yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal,” ucapnya.
Chandra menyarankan penanganan sampah di hulu harus diperbaiki dan menjadi prioritas. “Kita harus terus mengedukasi masyarakat agar memiliki komitmen untuk memilah sampah, kalau perlu ada sanksi sosial seperti di negara maju,” tuturnya.
Baca Juga: Vegan Festival Yogyakarta Berhadiah Sepeda dan Motor Listrik
Selanjutnya yang tidak kalah penting setelah pemilahan, adalah penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan dari sumber langsung ke unit pengolahan seperti TPS3R dan TPST, harus terinci dan sistematis agar tidak terjadi konflik kepentingan di dalamnya.
“Pengelolaan sampah mandiri (PSM) juga harus diatur oleh Pemda/Pemdes sehingga bisa menghindari perselisihan dengan Bumdes, yang memang sekarang ada yang ditugaskan untuk mengelola sampah juga,” pesannya.
Menurut Chandra, teknologi pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) juga bisa diperhitungkan sebagai solusi untuk menghasilkan bahan bakar yang bisa digunakan untuk meminimalkan pengiriman sampah ke luar DIY. []
