BacaJogja – Hingga akhir Oktober 2024, Pendapatan Negara dan Hibah Regional DIY mencatatkan capaian gemilang dengan realisasi Rp8,07 triliun atau 84,78% dari target. Kenaikan 12,33% yoy ini menjadi indikator positif pertumbuhan ekonomi regional di tengah tantangan global. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penerimaan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang masing-masing tumbuh 12,96% dan 10,8%.
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta mengatakan, penerimaan perpajakan, yang mencapai Rp5,77 triliun, didominasi oleh Pajak Penghasilan (54,91%) dan Pajak Pertambahan Nilai (32,10%). Penerimaan cukai juga mencatatkan kenaikan sebesar 5,60% yoy, mencapai Rp667,87 miliar. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha di DIY.
Baca Juga: Pameran Seni UNU Yogyakarta “Under the Same Sun”: Rayakan Harmoni Seni dan Teknologi
“Selain itu, kenaikan pada komponen Pajak Lainnya menunjukkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari berbagai sumber,” kata Agung dalam jumpa pers di Kantor Perwakilan DJPb DIY Jalan Solo KM 8,6 Sleman, Yogyakarta, Kamis, 20 November 2024.
Hadir mendampingi Agung Yulianta sebagai narasumber yakni Kepala KPP Bea Cukai DIY Tedy Himawan, Kepala KPKNL DIY Tuti Kurniyaningsih dan Perwakilan Seksi Bimbingan Pengawasan Kanwil Ditjen Pajak DIY Wijayadi.
Lebih lanjut Agung mengatakan, di sisi PNBP, capaian Rp2,29 triliun atau 107,4% dari target menjadi catatan signifikan. Peningkatan ini didorong oleh pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) seperti Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan, yang masing-masing menyumbang Rp1,29 triliun dan Rp393,57 miliar. Pendapatan dari penerbitan STNK serta BPJS Kesehatan juga berkontribusi besar pada pertumbuhan PNBP.
Baca Juga: Kolaborasi G2RT dan MES DIY: Solusi Pengentasan Kemiskinan di Yogyakarta
Pertumbuhan positif pada pendapatan negara ini tak lepas dari strategi optimalisasi pemungutan pajak dan inovasi dalam pengelolaan PNBP. Pemerintah terus berupaya meningkatkan basis pajak melalui program sosialisasi dan pemberdayaan wajib pajak. “Selain itu, digitalisasi layanan perpajakan menjadi langkah penting dalam mempermudah masyarakat dan pelaku usaha melaksanakan kewajiban perpajakannya,” ungkapnya.
Pemerintah juga mengapresiasi kontribusi BLU, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Pendapatan BLU menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada dua sektor strategis ini menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, pengelolaan pendapatan dari BPJS Kesehatan dan fasilitas layanan tingkat lanjut mencerminkan kepercayaan masyarakat pada sistem kesehatan nasional.
Baca Juga: Jembatan Pandansimo, Ikon Baru Yogyakarta di Atas Sungai Progo dengan Nuansa Budaya Lokal
Dukungan fiskal yang kredibel melalui APBN DIY menjadi instrumen utama dalam menjaga daya tahan ekonomi. Meski menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, pemerintah terus memanfaatkan APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat. “Ke depan, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Agung. []
