Bacajogja – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan kinerja positif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2024. Dengan realisasi belanja mencapai Rp19,18 triliun atau 75,65% dari pagu, APBN telah berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.
“Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan 7,13% year-on-year (yoy), mencerminkan daya serap anggaran yang optimal,” kata Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta dalam jumpa pers di Kantor Perwakilan DJPb DIY Jalan Solo KM 8,6 Sleman, Yogyakarta, Kamis, 20 November 2024.
Baca Juga: Info BPPTKG: Hujan Deras Guyur Merapi, Warga Diimbau Waspada Bahaya Lahar
Hadir mendampingi Agung Yulianta sebagai narasumber yakni Kepala KPP Bea Cukai DIY Tedy Himawan, Kepala KPKNL DIY Tuti Kurniyaningsih dan Perwakilan Seksi Bimbingan Pengawasan Kanwil Ditjen Pajak DIY Wijayadi.
Menurut Agung, dua komponen utama belanja negara, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD), turut mencatatkan pertumbuhan. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 8,80% yoy dengan realisasi 67,12% dari pagu, sementara TKD tumbuh 5,41% dengan realisasi mencapai 87,48%. Secara spesifik, realisasi belanja meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp4,25 triliun, Belanja Barang Rp4,08 triliun, Belanja Modal Rp1,55 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp18 miliar.
Baca Juga: Pengawasan Miras di Yogyakarta Diperketat: Masyarakat dan Ormas Islam Dorong Langkah Konkret
Pertumbuhan terbesar terjadi pada Belanja Barang yang difokuskan pada pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan, mencapai Rp843,15 miliar. Namun, kendala di lapangan seperti kondisi struktur tanah mempengaruhi serapan Belanja Modal. Meski demikian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa tetap menjadi andalan, dengan kontribusi dari Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Dana Perimbangan yang semuanya mengalami kenaikan positif.
Selain mendorong stabilitas ekonomi, pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur prioritas. Hingga Oktober 2024, alokasi belanja infrastruktur mencapai Rp3,8 triliun, dengan realisasi Rp2,07 triliun. Proyek utama meliputi preservasi jembatan sepanjang 844 meter, penanganan banjir di Sungai Bogowonto, dan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan. “Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan ketahanan ekonomi regional,” ungkapnya.
Baca Juga: Warga Bantul Raup Cuan Belasan Juta per Bulan Hasil Budi Daya Cacing Sutra
Agung menyatakan, di sektor kesehatan, alokasi sebesar Rp1,72 triliun digunakan untuk mendukung berbagai program, seperti peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi di tiga kabupaten serta pelatihan untuk lebih dari 1.100 tenaga kesehatan. Sementara itu, sektor ketahanan pangan menerima Rp1,88 triliun, yang dialokasikan untuk mitigasi dampak perubahan iklim, pengendalian hama, dan penerapan teknologi pertanian.
Program transformasi ekonomi yang meliputi pengendalian inflasi, pengurangan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem juga didukung oleh APBN DIY 2024. Selain itu, dukungan untuk UMKM hadir melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,68 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Rp50,85 miliar. “Dengan fokus pada sektor perdagangan dan pertanian, langkah ini menjadi strategi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah,” katanya. []
