BacaJogja – Pada September 2024, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan penurunan yang menggembirakan. Angka kemiskinan tercatat sebesar 10,40%, turun 0,43% dibandingkan dengan Maret 2024. Dalam kontek yang lebih luas, angka ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam ekonomi DIY pasca-pandemi.
Menurut Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, penurunan angka kemiskinan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk inflasi yang terkendali, pertumbuhan sektor pariwisata yang semakin pesat, dan keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemda DIY.
Baca Juga: Peningkatan Kasus ISPA Akibat Human Meta Pneumo Virus (HMPV): Tinjauan Ilmiah dan Langkah Pencegahan
“Kabar yang menggembirakan, angka kemiskinan dan ketimpangan DIY turun pada September 2024 ini. Capaian tersebut berkat perkembangan beberapa indikator sosial ekonomi yang menguntungkan seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi DIY triwulan III 2024 tertinggi di Pulau Jawa serta program-program penanganan kemiskinan yang digulirkan Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot masing-masing,” ujar Kepala BPS DIY Herum Fajarwati.
Faktor-faktor yang Mendorong Penurunan Angka Kemiskinan
Salah satu faktor utama yang berperan dalam penurunan angka kemiskinan adalah pengendalian inflasi yang efektif. Dengan pengendalian ini, garis kemiskinan tidak naik drastis, sehingga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih mudah beralih ke atas garis kemiskinan.
Baca Juga: Ini Jadwal KRL Solo-Jogja, Transportasi Hemat Pilihan Masyarakat
Selain itu, sektor pariwisata yang terus berkembang juga berperan dalam perbaikan ekonomi. Kunjungan wisatawan yang meningkat, serta sektor perhotelan yang mencatatkan tingkat hunian yang tinggi, turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
Garis Kemiskinan di DIY: Angka dan Dampaknya
Pada September 2024, garis kemiskinan per kapita di DIY tercatat sebesar Rp613.370 per bulan. Garis kemiskinan ini menunjukkan kebutuhan hidup minimum bagi penduduk DIY, yang sebagian besar dihabiskan untuk pembelian makanan, seperti beras yang masih menjadi komoditas utama.
Namun, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, tantangan besar masih ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memastikan keberlanjutan perbaikan ekonomi. []
