BacaJogja – Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurun, ketimpangan pendapatan di wilayah ini juga menunjukkan tren perbaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Gini Ratio DIY pada September 2024 tercatat 0,428, lebih baik dibandingkan dengan 0,435 pada Maret 2024 dan 0,449 pada September 2023. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di kalangan masyarakat.
Namun, meskipun ada penurunan ketimpangan pendapatan secara umum, perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup signifikan.
Angka ketimpangan pengeluaran di wilayah perkotaan tercatat 0,429, sedangkan di wilayah perdesaan hanya mencapai 0,355. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan besar dalam kesejahteraan antara keduanya, yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Baca Juga: Relokasi Teras Malioboro 2 Yogyakarta Resmi Selesai: Ketandan dan Beskalan Jadi Rumah Baru Pedagang
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) DIY pada September 2024 tercatat sebesar 2,087, sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,545. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih jauh di bawah garis kemiskinan.
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tidak hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Baca Juga: Pentingnya Sertifikasi Halal untuk UMKM: Jadwal Pelatihan dan Cara Pendaftaran di Yogyakarta
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Hermanto, memberikan apresiasi terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di DIY. Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun ada perbaikan, tantangan besar dalam mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih ada.
“Diharapkan angka kemiskinan dapat terus menurun, dan kita dapat mencapai angka yang lebih dekat dengan rata-rata nasional,” ujar Hermanto, menambahkan bahwa hal ini memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat []
