Guntur Surya Alam
Founder Lekasehat/Dokter Spesialis Bedah Anak/Konsultan
Naskah akademik ini membahas usulan perubahan model kepemimpinan di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dari sistem otoritas tunggal menjadi kepemimpinan kolektif kolegial berbentuk presidium. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi anggota, dan efektivitas dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Model ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi IDI dalam advokasi kebijakan kesehatan nasional.
Konsep kepemimpinan kolektif kolegial telah diterapkan oleh organisasi internasional seperti World Medical Association (WMA), British Medical Association (BMA), dan American Medical Association (AMA). Model ini membagi tanggung jawab secara merata di antara pemimpin yang setara, memastikan keputusan dibuat melalui musyawarah dan konsensus.
Baca Juga: Waspada Cuaca Ekstrem di Yogyakarta, 1-3 Februari 2025: Hujan Lebat dan Angin Kencang Mengancam
Naskah ini juga mengulas landasan filosofis, sosiologis, serta implementasi model ini di organisasi lain di Indonesia, seperti ICMI, KAHMI, IKABI, KPU, PDUI, dan Muhammadiyah. Rekomendasi utama mencakup revisi AD/ART IDI, pelatihan kepemimpinan, penggunaan teknologi digital, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas model ini.
Analisis Konsekuensi bagi Berbagai Pihak
1. Konsekuensi bagi Dokter
• Keterlibatan yang Lebih Besar
Model kolektif kolegial memberikan ruang lebih luas bagi dokter untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di IDI. Ini berarti suara mereka lebih didengar dalam menentukan kebijakan organisasi.
• Peluang dan Tantangan dalam Advokasi Profesi
Dengan kepemimpinan yang lebih demokratis, dokter dapat lebih aktif dalam advokasi kebijakan kesehatan. Namun, proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dapat menjadi kendala dalam respons cepat terhadap isu kebijakan.
• Akuntabilitas dan Etika Profesi
Model ini menuntut dokter yang terlibat dalam kepemimpinan memiliki standar etika tinggi karena keputusan diambil secara kolektif dan lebih transparan.
Baca Juga: Ketika Ombak dan Hujan Mengubah Rencana: Gagal Snorkeling di Pantai Drini Gunungkidul
2. Konsekuensi bagi IDI
• Meningkatkan Transparansi dan Demokrasi
Kepemimpinan kolektif kolegial memungkinkan IDI untuk lebih akuntabel dan inklusif dalam menentukan kebijakan strategis.
• Efisiensi dan Tantangan Koordinasi
Meskipun sistem ini mencegah dominasi individu tertentu, koordinasi antaranggota presidium bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik.
• Tantangan Hukum dan Regulasi
Perubahan AD/ART dan mekanisme kepemimpinan mungkin memerlukan persetujuan pemerintah atau revisi regulasi yang lebih kompleks.
3. Konsekuensi bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
• Kemudahan atau Hambatan dalam Koordinasi
Kemenkes mungkin harus menyesuaikan mekanisme kerja sama dengan IDI karena tidak ada satu pemimpin utama yang menjadi pengambil keputusan tunggal.
• Dampak pada Regulasi dan Implementasi Kebijakan Kesehatan
Jika IDI menjadi lebih kuat dalam advokasi, Kemenkes mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam implementasi kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan dokter.
4. Konsekuensi bagi Rumah Sakit
• Peningkatan Standarisasi dan Regulasi Profesi
Model kolektif kolegial di IDI dapat memperkuat regulasi profesi medis, yang berdampak pada tata kelola rumah sakit dan standar layanan kesehatan.
• Potensi Ketidakpastian dalam Kebijakan Profesi
Jika IDI mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan, rumah sakit bisa menghadapi ketidakpastian dalam regulasi profesi medis dan perizinan dokter.
Baca Juga: Aksi Kemenangan Gaza di Jogja: Suara Solidaritas untuk Pembebasan Al Aqsha
5. Konsekuensi bagi Masyarakat
• Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
Dengan kepemimpinan yang lebih inklusif dan berbasis musyawarah, kebijakan IDI dapat lebih berorientasi pada kepentingan publik, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
• Tantangan dalam Respons Cepat terhadap Isu Kesehatan
Sistem kolektif kolegial cenderung lebih lambat dalam mengambil keputusan dibanding kepemimpinan tunggal, yang bisa menjadi tantangan dalam situasi darurat kesehatan masyarakat.
Kesimpulan
Usulan perubahan kepemimpinan IDI ke model kolektif kolegial menawarkan berbagai manfaat, terutama dalam meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun, tantangan koordinasi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan harus diantisipasi. Implementasi model ini membutuhkan revisi regulasi, penguatan sistem organisasi, dan adaptasi strategi komunikasi agar tetap responsif terhadap dinamika kebijakan kesehatan nasional. []
