Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyebutkan hampir dua tahun sekolah atau pembelajaran tatap muka tidak ada, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai gantinya dengan pembelajaran online atau jarak jauh.
Legislator dari Dapil Yogyakarta ini mengungkapkan, berdasar analisis dari sejumlah pakar pendidikan, hasil pembelajaran jarak jauh atau daring, tidak terlalu optimal.
“Kalau ada tugas hasilnya bagus-bagus, karena yang mengerjakan orag tuanya. Pasti kalangan orang tua siswa merasa, sebenarnya yang sekolah itu kita, atau anak kita,” kata Esti di sela menghadiri pemberian bantuan Polda DIY dan Tentara Langit kepada warga terdampak pandemi di Kota Yogyakarta, Minggu, 29 Agustus 2021.
Baca Juga: Sri Sultan Tegaskan Sekolah dan Objek Wisata di Yogyakarta Belum Bisa Buka
Dia mengatakan, kondisi pendidikan saat ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana agar sekolah tatap muka kembali digelar. “Ini pekerjaan rumah untuk dunia pendidikan kita. Hampir dua tahun, tidak ada pendidikan secara langsung atau tatap muka,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, salah satu upaya agar pembelajaran tatap muka bisa kembali dibuka dengan percepatan vaksinasi di kalangan pelajar. Harapannya sebelum akhir tahun semua siswa di Kota Pelajar ini sudah tuntas menjalani vaksinasi.
Baca Juga: Vaksinasi Pelajar Jadi Salah Satu Syarat Pembelajaran Tatap Muka di Bantul
Esti mengatakan, saat ini sebaran Covid-19 di Yogyakarta sudah menurun drastis dan harapannya segera turun dari level 4. Jika semua pelajarnya sudah divaksin, pembelajaran tatap muka pun bisa diizinkan untuk dilangsungkan kembali.
“Tidak cuma tenaga pendidik dan tenaga kependidikan saja, tapi semua anak didiknya juga harus tervaksin. Itu kan sesuai syarat dari Satgas Covid-19 dan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim,” ujar mantan Anggota DPRD DIY ini.
Baca Juga: Jelang Sekolah Tatap Muka, Ribuan Guru di Yogyakarta Segera Divaksin
Menurut dia, Yogyakarta sejauh ini masih menjadi salah satu daerah di Jawa Bali yang menerapkan PPKM Level 4. Padahal, sesuai instruksi pemerintah pusat, pembelajaran tatap muka hanya diizinkan di daerah PPKM Level 1, 2 dan 3.
Komisi X pun terus mendorong agar pemerintah daerah tingkat provinsi atau kota-kabupaten, untuk mengerahkan tenaga, agar kebijakan PPKM berjalan baik, dengan harap segera turun level.
Dia mengakui butuh peran semua pihak dan saling mendukung agar PPKM ini terlaksana dengan baik. “Pasti bisa turun level. Beberapa daerah juga sudah banyak yang turun kok itu, mereka bisa,” ungkap Esti. []
