BacaJogja – Praktek penyelenggaraan negara dalam program pembangunan penting sekali untuk selalu memiliki orientasi ideologi Pancasila. Pancasila harus menjadi pedoman penyusunan APBN dan APBD untuk kemakmuran rakyat.
Ketua Komisi A DPRD DIY mengatakan, momentun peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan sekedar rangkaian seremonial namun harus mewujud dalam kerja nyata membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera lewat perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tanah air.
Baca Juga: KPK Tangkap Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Dugaan Suap Perizinan
“Kami mengajak seluruh elemen penyelenggara pemerintahan untuk selalu berpegang pada ideologi negara, Pancasila dalam bekerja,” katanya dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila pada Rabu, 1 Juni 2022.
Berkaca dari sejarah Hari Lahir Pancasila, penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai Hari Libur Nasional tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Layanan SIM di Daerah Istimewa Yogyakarta Juni 2022
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, praktek nyata dari pelaksanaan cita-cita Proklamator RI, Soekarno – Hatta, dengan Bung Karno sebagai inisiator Pancasila harus mewujud dalam kerja konkret penyelenggaraan pembangunan Indonesia.
“Di hari lahir Pancasila 1 Juni ini, mari komitmen bersama untuk membawa rakyat adil dan makmur, hidup sejahtera kita wujudkan dalam tiap sendi kehidupan berbangsa,” katanya.
Baca Juga: Polisi Tangkap Tujuh Pelaku Pembacokan di Kota Jogja, Semua Warga Bantul
Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta ini juga menambahkan, di DIY telah membentuk Perda 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. “Selain Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat, secara khusus Perda mengamanatkan Pendidikan Pancasila untuk aparatur sipil negara,” katanya.
Eko Suwanto berharap PNS dilingkungan Pemda DIY dapat mengenali, mengerti, meyakini dan menghikmati Pancasila sehingga mampu mempraktekkan Pancasila dalam menyusun kebijakan pembangunan dan APBD maupun Danais secara baik untuk wujudkan kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat. “Praktek Pancasila bisa dengan terus menggelorakan semangat anti korupsi,” ujarnya. []
