Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo *)
Dua hari lalu, Sabtu 20/07/2024, adalah tepat sebulan PDNS (Pusat Data Nasional sementara) 2 milik Telkomsigma yang berlokasi di Jl. Bukit Bali, Lakarsantri, Surabaya yang disewa dengan sangat mahal hingga Rp. 700 miliar oleh Pemerintah melalui Kemkominfo terbukti malah bobol dan mengakibatkan tidak hanya kemacetan pelayanan publik, namun beredarnya data pribadi, termasuk Biometric dari INAFIS dan BAIS-TNI. Sebuah peristiwa yang tidak hanya sangat memalukan, namun merugikan bangsa ini dengan nilai yang luar biasa tidak ternilai.
Namun, di tengah maraknya desakan mundur yang dialamatkan kepadanya, Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju, Budi Arie Setiadi, dalam hari-hari terakhir ini tampak sibuk melakukan “sidak” ke PDNS (Pusat Data Nasional sementara) 2 yang dibobol bulan lalu di Surabaya tersebut dan sekaligus PDNS 1 di Serpong, Jakarta.
Baca Juga: Semarak Launching Buku “Syaiful Adnan: The Legacy of Saifuli Calligraphy” di Kopi Kuden Bantul Jogja
Selain disebut-sebut oleh Netizen bahwa kegiatan tersebut hanya “gimmick”, apa sebenarnya yang bisa dia lakukan di dua tempat yang de facto terbukti sudah gagal dan malah membuat kerugian besar bagi bangsa ini?
Selain running-text/ticker TV-TV media mainstream tampak kompak (diinstruksikan?) adanya upaya Menkominfo yang hanya bisa memuji-muji “peranan generasi muda” dalam upaya pemulihan data di dua PDNS, utamanya di Surabaya tersebut, tidak ada aktivitas konkret lain yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait data dan fakta pemulihan PDNS tersebut. Karena meski sudah sebulan lamanya, sampai kemarin baru tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah yang bisa dikatakan sudah berjalan/aktif berdasar pernyataan Menkopolhukam sebelumnya.
Baca Juga: Tantangan dan Peluang Membangun Sistem Kesehatan Indonesia
Artinya, ini kalau berdasar ISO-27001 apalagi TIER-4 standar dari Technological Industrial Association, pemulihan data yang sangat lambat ini sudah jauh dari spesifikasi minimal yang dipersyaratkan. Pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, seharusnya sudah layak untuk meminta pertanggungjawaban dari penyedia jasa layanan yang disewanya tersebut, yakni PT Telkomsigma, berupa ganti rugi atau setidaknya klaim pengembalian biaya sewa yang sangat mahal dan sekali lagi terbukti gagal tersebut.
Bagaimana tidak? Biaya pembuatan PDN (bukan sementara), milik sendiri di Deltamas, Cikarang saja Rp. 2,7 triliun, masa biaya hanya sewa mencapai Rp. 700 miliar alias seperempatnya? Itu pun jelas-jelas terbukti gagal.
Belum lagi kalau mau diusut “siapa” oknum OrDal (Orang Dalam) yang pernah bekerja di Lintasarta, BSSN bahkan Kemkominfo sendiri berinisial “DPA” yang beberapa bulan sebelumnya sudah menuliskan password “admin#1234” di Scribd, tampaknya belum (tidak?) ada tindakan apa pun terhadap oknum yang bersangkutan.
Baca Juga: Paku Alam X Ajak Warga Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024, Siapa Pemimpin Pilihan Anda?
Kalau dilihat dari ketidakseriusan pengusutan bobolnya PDNS bulan lalu seperti ini, wajar bila publik akhirnya memiliki penilaian bahwa kasus tersebut dimungkinkan adanya upaya kesengajaan atau bahkan skenario lebih besar dari Oknum OrDal yang lebih tinggi lainnya untuk menyembunyikan sesuatu di Republik ini.
Hal ini berbeda sekali dengan kasus terjadinya BSOD (Blue Screen of Death) yang dialami layanan publik pengguna produk Microsoft di seluruh dunia kemarin, di mana layar monitor mendadak berwarna biru dan komputer restart dengan sendirinya. Secara teknis, Blue Screen of Death adalah tanda bahwa sistem operasi Windows mengalami masalah serius dan layar menampilkan kode kesalahan yang sulit dipahami oleh pengguna awam.
Akibatnya, layanan publik di seluruh dunia juga mengalami kemacetan dan tidak bisa dibuka, meski tidak sama namun mirip seperti ketika Imigrasi Indonesia yang datanya di PDNS tidak bisa dibuka bulan lalu.
Baca Juga: Putaran Sumringah: Langkah Berani Sleman dalam Pemberdayaan Perempuan
Meski penyebab utama dari masalah ini masih diselidiki secara pasti, banyak pengguna melaporkan bahwa masalah ini muncul setelah mereka melakukan pembaruan sistem keamanan dari perusahaan bernama CrowdStrike. Perusahaan ini memang bekerja sama dengan Microsoft untuk melindungi sistem Windows dari serangan siber.
Secara jujur, pihak CrowdStrike sendiri sudah mengakui adanya masalah ini dan langsung berusaha keras untuk mencari solusinya dalam hitungan jam, maksimal 1-2 hari kemarin, bukan berminggu-minggu seperti ketika kasus bobolnya PDNS-2 Surabaya itu. Sebuah perbandingan penanganan secara profesional di sana dan amatiran di sini.
Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan saya selalu masih mengingatkan bahwa kasus yang dialami PDNS-2 di Surabaya tersebut bukanlah yang terakhir yang akan masih bisa dialami dan merugikan masyarakat, karena kalau melihat de facto dan de jure penanganannya hanya seperti sekarang ini maka bisa diprediksikan bahwa data milik kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga ke perorangan alias data pribadi Indonesia dalam masalah besar dan bukannya tidak mungkin efek atau akibatnya akan jauh lebih besar dari kemarin.
Baca Juga: Mengenal Radang Usus Buntu: Gejala Dini, Pencegahan, Penanganan, dan Pengobatan
Karena selain hanya seorang DirJen Aptika saja yang sudah mengundurkan diri (Samuel Pangerapan, kini sudah diganti oleh Hokky Situngkir), tidak ada oknum lain yang ditindak padahal sudah nyata dan jelas buktinya.
Upaya keras oleh SafeNet untuk “meng-Kartu Merah-kan” Menkominfo dalam bentuk petisi di dunia maya dan sempat didukung oleh demo Aliansi Masyarakat di dunia nyata alias di depan Gedung Kemkominfo di jalan Merdeka Barat pun tampak pupus di tengah jalan. Memang budaya malu di Indonesia sudah bisa disebut hilang saat ini, karena jangankan mundur dengan kesadaran sendiri (seperti yang dilakukan Sammy), Menkominfo yang sudah jelas-jelas gagal dan dibuat petisi bahkan didemo besar saja tidak merasa salah.
Padahal kalau di Jepang mungkin saja yang bersangkutan sudah melakukan harakiri karena saking malunya, di sini malah harakanan karena tidak punya malu.
Baca Juga:
Kesimpulannya, rakyat Indonesia sudah cerdas untuk bisa menilai bagaimana rezim ini yang dipresentasikan oleh Menkominfo menangani masalah publik secara abai, serampangan, bahkan bisa disebut jauh dari kata bertanggung jawab seperti cara menangani kasus bobolnya PDNS-2 Surabaya sejak bulan lalu dan belum bisa dikatakan tuntas hingga sekarang.
Apakah semua kegagalan ini masih mau “diresmikan” besok tanggal 17/08/2024 sebagaimana rencana semula peresmiannya sebagai “Kado Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79”? Sungguh terwelu (baca: terlalu) jika ikut-ikutan dipaksakan sebagaimana rencana karbitan lainnya yang akan dilakukan pada momen yang seharusnya sangat bersejarah tersebut.
Senin, 22 Juli 2024
*) Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen
