BacaJogja – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan kesiapan Lumbung Mataraman untuk menjadi pemasok utama bahan baku pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sultan menekankan bahwa kebutuhan pangan MBG seharusnya dipenuhi langsung dari petani, bukan melalui pasar.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan usai menerima kunjungan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (23/12/2025).
“Keputusan kami sekarang Koperasi Desa Merah Putih itu berdiri sendiri, Lumbung Mataraman berdiri sendiri. Dengan demikian kami punya kepastian dalam pengembangannya. Harapan saya, Lumbung Mataraman ini sebagian besar bisa menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Sri Sultan.
Dorong Pasokan Pangan Langsung dari Petani
Sri Sultan menjelaskan, konsep Lumbung Mataraman dirancang agar pemenuhan bahan pangan MBG tidak bergantung pada pasar, melainkan bersumber langsung dari petani dan peternak desa. Skema ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
“Harapan saya sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar, tetapi langsung dari petani. Dengan pola seperti ini, masyarakat desa bisa mendapatkan penghasilan,” tegasnya.
Menurut Sultan, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan.
BGN Apresiasi Langkah Pemda DIY
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengapresiasi dukungan Pemda DIY melalui Lumbung Mataraman. Ia mengakui, pihaknya sempat khawatir terhadap ketersediaan bahan baku MBG mengingat kebutuhan yang sangat besar.
“Kegelisahan kami ada pada penyediaan bahan baku karena kebutuhannya sangat tinggi. Kami khawatir terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku. Alhamdulillah, ternyata Pak Gubernur sudah memiliki program Lumbung Mataraman yang terintegrasi dengan pertanian dan peternakan,” jelas Nanik.
Ia menyebut, Lumbung Mataraman ke depan akan memasok kebutuhan dapur-dapur MBG di wilayah DIY.
Manfaatkan Tanah Kas Desa, Perkuat Kemandirian Ekonomi
Nanik juga mengungkapkan bahwa program Lumbung Mataraman memanfaatkan Tanah Kas Desa yang dipinjamkan kepada masyarakat. Setiap desa disiapkan lahan lebih dari satu hektare untuk menanam sayur, buah, serta pengembangan peternakan.
“Kami akan menyampaikan bahwa DIY sudah mempelopori. Desa-desa disiapkan, tanah kas desa dipinjamkan untuk menanam sayur, buah, dan peternakan. Ini luar biasa,” katanya.
Dengan pola tersebut, diharapkan tidak ada lagi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, sehingga kemandirian ekonomi masyarakat dapat terwujud.
Perpres 115/2025: Bahan MBG Wajib Lokal
Dalam kunjungan tersebut, BGN sekaligus mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu poin penting dalam perpres tersebut adalah kewajiban penggunaan bahan pangan lokal, bukan produk pabrikan.
Selain itu, penerima manfaat MBG diperluas, tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, pendidik, dan tenaga kependidikan.
“Semua harus lokal. UMKM, ibu-ibu PKK, hingga kantin sekolah akan ikut hidup. Roti tidak dari pabrikan, tapi dibuat kantin. Lauk-pauk juga bisa dikerjakan oleh ibu-ibu dan UMKM,” terang Nanik.
Dengan dukungan Lumbung Mataraman, Pemda DIY optimistis program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa, memperkuat peran petani lokal, serta menjaga stabilitas pangan daerah. []
