Yogyakarta – Pimpinan DPRD DIY mendukung pernyataan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang mewacanakan Yogyakarta lockdown. Wacanan tersebut digulirkan karena penambahan pasien corona di DIY meningkat signifikan, penambahannya lebih 500 kasus per hari dalam sepekan terakhir.
Misalnya dalam tiga hari terakhir seperti pada Jumat, 18 Juni 2021 kasus corona di DIY bertambah 592 pasien. Hari sebelumnya, ada tambahan 595 kasus dan pada 16 Juni 2021 ada penambahan 534 kasus.
Baca Juga:
Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, situasi akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut terjadi kemungkinan saat sebelum Lebaran tidak bisa dikendalikan. Upaya mempertahankan justru berbalik 180 derajat. Saat ini angka penularannya sudah di atas 500 orang per hari.
“Dari pada kondisi DIY semakin tidak terkendali, saya mendukung gagasan Sri Sultan HB X tentang Yogyakarta lockdown,” katanya melalui pesan singkat, Jumat, 18 Juni 2021.
“Namun terkait wacana lockdown harus dirumuskan secara mendetail agar dapat terlaksana dengan maksimal”
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, adanya penambahan kasus Covid-19 yang sangat banyak akhir-akhir ini memang mengkhawatirkan. Tidak tepat menyalahkan siapa dan tidak perlu pula saling menyalahkan. “Yang harus kita lakukan adalah melakukan penanganan serta pencegahan yang semaksimal mungkin untuk mencegah dampak yang lebih besar,” kata Huda.
Dia juga menyoroti pemakaian bed di rumah sakit untuk pasien corona telah mencapai 70 persen lebih. Melihat kenyataan yang ada maka wacana lockdown di Yogyakarta ini sebenarnya adalah pemikiran yang logis ketika tidak mampu lagi mencegah laju penularan virus. “Namun terkait wacana lockdown harus dirumuskan secara mendetail agar dapat terlaksana dengan maksimal,” ungkapnya.
Baca Juga:
Huda mengungkapkan, wacana lockdown dapat dimaknai sebagai warning bagi semua warga di Yogyakarta, agar benar-benar melakukan protokol kesehatan mulai dari tingkat RT/RW hingga tingkat teratas. “Ketika upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal namun keadaan masih memburuk maka bukan tidak mungkin Ngarsa Dalem memilih pilihan terakhir yakni lockdown total,” ungkapnya.
Dia mengatakan, untuk anggaran lockdown yang mungkin akan dilakukan, sekarang ini belum dibicarakan dengan melihat APBD saat ini. Terkait hal tersebut harus memikirkan masyarakat luas di mana mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan harian. “Maka wacana lockdown ini adalah sebuah peringatan yang ditekankan agar kesadaran masyarakat terbangun,” ungkapnya. []
