Yogyakarta – Sejak pemberlakuan PPKM Darurat 3 Juli sampai saat ini sudah ribuan toko dan kuliner di Daerah Istimewa Yogyakara ditutup paksa oleh petugas. Ada juga puluhan tempat usaha yang disegel.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Noviar Rahmad mengatakan sejak 3 Juli sampai Senin, 12 Juli 2021 ada 630 toko dan 416 kuliner yang ditutup paksa serta 32 tempat usaha disegel. “Jumlah tersebut mulai sektor non esensial dan rumah makan,” katanya, Senin, 12 Juli 2021.
Baca Juga:
Menurut dia, jumlah tersebut belum termasuk pelanggaran terkait toko kelontong yang melebihi jam operasional lebih dari pukul 00.00 WIB juga masih sering terjadi. “Faktanya masih banyak pelanggaran,” ungkapnya.
Meski banyak terjadi pelanggaran, tidak ada yang dibawa ke meja hijau atau tersangka. Satpol PP dalam penegakan PPKM Darurat ini mengacu pada peraturan Gubernur DIY nomor 24 tahun 2021.
Pertama jika ada pelanggatan yang dilakukan dengan memberiknya sanksi lisan atau tertulis, pembinaan, tutup paksa atau penyegelan lalu pencabutan izin. “Empat itu yang kami lakukan,” kata Noviar.
Dia mengatakan, selama penegakan aturan, tidak warga yang melawan secara keras. “Tidak ada yang melawan, tapi semuanya berargumen dengan alasan ketika ditutup tidak punya uang untuk makan, siapa yang mau ngasih makan selama mereka tidak berjualan,” tutur Noviar.
Baca Juga:
Lebih lanjut Noviar mengatakan, penertiban ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Langkah lainnya yakni dengan penyekatan. Di wilayah DIY total ada 23 penyekatan yang dilakukan Polda DIY dan Dinas Perhubungan.
Menurut dia, berdasarkan evaluasi dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Yogyakarta mobilitas pernah berkurang hingga menyentuh 19 persen. Namun pada Minggu, 10 Juli 2021 ramai lagi menjadi 13 persen. “Tapi dari perhitungan Dinas Perhubungan dengan memanfaatkan CCTV ada pengurangan di atas 30 persen,” katanya. []
