Yogyakarta – Rapar koordinasi Badan Anggaran DPRD DIY dengan Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan jajaran eksekutif, merekomendasikan berbagai kebijakan. Rakor ini terkait pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 di DIY dalam menyikapi perpanjangan PPKM Darurat.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, salah satu rekomendasi yang dihasilkan yakni percepatan penyerapan anggaran yang memungkinkan untuk mengurangi beban masyarakat saat ini. “Kondisi DIY sekarang sedang luar biasa, dan harus disikapi dengan cara yang tidak biasa,” katanya, Senin, 19 Juli 2021.
Baca Juga:
Menurut dia, warga terdampak PPKM Darurat yang kesulitan harus segera diberikan bantuan. Semua skema bantuan yang ada diminta dicairkan bulan ini dan ditambahkan bantuan baru untuk warga terdampak dan belum masuk DTKS seperti pedagang kecil, tukang becak, pedagang kecil, dan lainnya.
Wakil Ketua DPRD DIY ini mengungkapkan, pemenuhan sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas, seperti pembelian obat, vitamin, alat pelindung diri (APD) dan lainnya. “Pengadaan pembangkit oksigen yang sudah direncanakan sebesar Rp24.5 miliar kami minta segera direalisasikan, juga ditambahkan mesin-mesin oksigen konsentrator,” kata Huda.
“Penggunaan Dana Keistimewaan harus segera dilakukan, sekaligus refocusing APBD”
Badan Anggaran DPRD DIY juga memminta percepatan vaksinasi, dibuat schedulle dan perencanaan percepatan. “Jika ikut reguler sebagaimana pemerintah pusat, sehari 14.000 vaksin perlu waktu tujuh bulan lagi, itu terlalu lama,” ungkap politikus PKS.
Menurut dia bagaimana agar membuat proposal untuk dua bulan selesai dengan kolaborasi berbagai fihak. Proposal percepatan itu disampaikan ke pemerintah pusat. “Kondisi DIY yang luar biasa seperti sekarang ini perlu mendapatkan perhatian luar biasa juga,” ungkapnya.
Baca Juga:
Rekomendasi lainnya yakni pembuatan rumah sakit lapangan dan shelter massal, karena banyak pasien yang tidak tertangani. Anggaran yang siap harus segera dialokasikan. “Penggunaan Dana Keistimewaan harus segera dilakukan, sekaligus refocusing APBD,” tuturnya.
Di sisi lain, dusun dan desa harus disupport dari penegakan sampai penanganan secara komprehensif. DPRD siap untuk mempercepat perubahan APBD untuk penanganan masalah masalah ini. “Perlu gerak cepat, terobosan dan kolaborasi semua pihak,” tegasnya. []
