Yogyakarta – Setelah melalui negosiasi panjang dengan pihak rektorat, ratusan Eks Pegawai Tetap Yayasan (PTY) UPN “Veteran” Yogyakarta Senin (4/10), akhirnya menandatangani Perjanjian Kerja (PK) sebagai calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Semula ratusan eks PTY ini menolak menandatangani PK yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek.
Namun setelah melalui negosiasi dengan pihak rektorat, beberapa pasal di dalam kontrak disepakati diubah, meskipun sebagian besar belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam Naskah Akademik untuk perubahan peraturan yang berkeadilan.
Seperti diketahui, setelah UPN “veteran” Yogyakarta berstatus negeri pada 2014, eks PTY memiliki status yang tidak jelas. Ketika lulus tes calon PPPK, sesuai Peraturan Menteri PAN-RB bahwa masa kerja kami sebelumnya tidak diakui alias (nol) tahun dan pendidikan hanya diakui setara magister (S-2). Sementara Kemendikbudristek mengaku tidak bisa mengintervensi hal tersebut.
“Kondisi tersebut yang awalnya membuat pihaknya menolak menandatangani PK,” kata Ketua Forum Eks PTY UPN Veteran Yogyakarta Arif Rianto di ruang kerjanya, Senin, 4 Oktober 2021.
Baca Juga: Penjelasan Komnas HAM Soal Status Kepegawaian Eks Pegawai Yayasan UPN Veteran Yogyakarta
Arif mengungkapkan beberapa upaya perjuangan lebih dari enam tahun dilakukan. Beberapa di antaranya mengirim surat ke berbagai pihak untuk mengadukan nasib, termasuk kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan. Isinya mengenai berbagai permasalahan peralihan SDM pasca penegrian yang belum jelas.
Beberapa peraturan ini misalnya berdasarkan Permenpan RB No. 72/2020 pasal 20B ayat 1) dan PermenpanRB No 29/2021 pasal 38 ayat 1, masa kerja sebelumnya tidak diakui alias nol tahun. Ini akan berdampak pada penurunan gaji, suasana kerja tidak kondusif, dan sulit mencapai target kinerja.
Sementara berdasar Permenpan RB No. 72/2020 pasal 20B ayat 2, jenjang pendidikan Doktor tidak diakui dalam beberapa jabatan fungsional, yang diakui hanya Doktor yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar (Profesor). Dampaknya maka akreditasi Prodi dan institusi terancam terdegradasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi terhambat, data Dosen PPPK sesuai kontrak (Perjanjian Kerja) tidak sinkron dengan data yang ada di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).
Baca Juga: Pegawai Eks Yayasan UPN Veteran Yogyakarta Unjuk Rasa soal Status Kepegawaian
Terkait dengan karir, belum adanya kejelasan perpanjangan Perjanjian Kinerja dan Karir bagi PPPK (PP No. 49 tahun 2018 pasal 37 ayat 1 dan 2 serta Permenpan RB No. 70/2020 pasal 4 ayat 2, pasal a3 ayat 5 dan Permenpan RB No. 23 tahun 2021 pasal 37). Dampaknya adalah belum ada kepastian apakah perpanjangan PK dapat dilakukan sampai usia pensiun, belum ada kepastian apakah masa kerja sebelumnya dan peningkatan jabatan fungsional serta gelar akademik dapat diakui dalam perpanjangan Perjanjian Kerja (PK) tersebut.
“Namun setelah melakukan koordinasi dengan semua dosen dan tenaga kependidikan eks PTY UPN Veteran” Yogyakarta, pada akhirnya kami memutuskan untuk menandatangi PK tersebut. Walaupun dirasa PK tersebut merugikan kami, tetapi pertimbangan kami, setelah penandatanganan PK, kami akan tetap melakukan upaya-upaya yang berkeadilan,” jelas Arif.
Sementara itu Yuni Siswanti, salah seorang dosen dari Prodi Manajemen, saat ditemui mengaku siap menandatangani PK hari ini. “Sebenarnya saya juga tidak sesuai dengan isi PK-nya, tetapi karena sebagai kelengkapan syarat calon PPPK, kami harus tanda tangan,” ujar Yuni yang sudah bergelar doktor dan bekerja di UPN selama 24 tahun.
Baca Juga: UPN Veteran Yogyakarta Akhirnya Resmi Berstatus PTN BLU
Ketua Forum Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) Dyah Sugandini, mengatakan skema penyelesaian masalah SDM 35 PTNB, dengan mekanisme pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Permenpan-RB No. 72 tahun 2020 belum menjadi solusi yang tepat.
Menurut Dyah, kurangnya fleksibilitas pada Perjanjian Kinerja (Lampiran III Peraturan BKN 18 tahun 2020) berdampak pada selama masa Perjanjian Kerja, kinerja tidak bisa maksimal, tidak bisa memasukkan tambahan tunjangan karena bertambahnya anggota keluarga, tidak ada tambahan tunjangan karena kenaikan jabatan fungsional, tidak ada kenaikan gaji berkala.
“Ini juga menjadi pertimbangan kami untuk menunda penandatanganan PK PPPK tersebut. Selanjutnya kami melakukan upaya negosiasi dengan kementrian dan kelembagaan terkait, termasuk diantaranya dengan Kemenpan RB dan BKN yang menyiratkan adanya peluang untuk adanya perbaikan atas PK PPPK yang mengakomodasi hal-hal yang telah kami sampaikan. Berdasarkan hasil upaya tersebut mendorong kami untuk melakukan tandatangan PK dengan tetap meneruskan agenda perjuangan pada pengawalan pada proses perubahan (revisi) PK PPPK tersebut,” paparnya.
Baca Juga: Puluhan Calon Pangkalan Gas Datangi Kalurahan Tirtoadi Mlati Sleman
Sementara Rektor UPN Veteran Yogyakarta M. Irhas Effendi mengatakan penandatangan PK calon PPPK tersebut merupakan syarat bagi pegawai untuk lebih menegaskan hak dan kewajibannya, sehingga diharapkan semua menandatangi PK calon PPPK ini. “Sisi lain, kami juga mengupayakan adanya perubahan atas Perjanjian Kontrak tersebut melalui dokumen Naskah Akademik yang telah dibuat bersama dengan Forum Eks PTY yang berfokus pada empat hal,” katanya.
Empat hal tersebut yakni kelangsungan karir termasuk pengembangan kompetensi, pengakuan atas masa kerja sebelumnya, pengakuan golongan/pangkat, dan keberlanjutan perjanjian kerja sampai usia pensiun. Dokumen Naskah Akademik tersebut sebagai bahan acuan perubahan untuk terbitnya peraturan yang lebih berkeadilan melalui proses komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan dengan Profesor Nizam, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, Kementerian PAN-RB dan pihat terkait dalam rangka penyamaan persepsi agar persoalan SDM PPPK tersebut di Perguruan Tinggi bisa terselesaikan dengan baik. []
