BacaJogja – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan, sistem mertokrasi mampu mencitakan pemerintahan yang bersih. Sistem ini dari perspektif sejarah, akar pemikirannya lahir dari pemikiran Aristoteles dan Plato.
Sultan mengatakan, kedua filsuf itu, negara memang sudah selayaknya dipimpin oleh sosok-sosok terbaik, berintegritas, dan berprestasi. Implementasi sistem meritokrasi tidak hanya sebuah upaya mengubah sistem administrasi.
“Sitem meritokrasi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi,” ungkap Sri Sultan saat menerima penghargaan Anugerah Meritokrasi 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis, 7 Desember 2023.
Baca Juga: Jaga Netralitas, ASN Diminta Hati-hati Gunakan Jempol di Media Sosial
Raja Keraton Yogyakarta ini mengungkapkan, di DIY Reformasi Birokrasi telah digulirkan lewat Maklumat No. 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangrèh Prâdjâ menjadi Pamong Prâdjâ. Esensi Maklumat ini mengubah istilah dan juga tata pemerintahannya. Serupa dengan pergeseran Abdi-Negara ke Abdi-Masyarakat.
Di sanalah sumber Filosofi ASN itu berasal. Dari Pejabat yang dilayani menjadi Abdi Masyarakat yang melayani rakyat. ASN DIY diharapkan menjadi aktor perubahan. Konsekuensinya, agar terbentuk ASN yang bersikap mandiri, baik dalam pikiran maupun tindakan.
Sultan menegaska, ASN bukan sekadar pekerja kantoran, tetapi insan peradaban. Integritas dirinya menunjukkan sikap anti kebodohan dan kemiskinan, yang membentuk watak anti korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga: Penandatanganan Pakta Integritas dan Ikrar Netralitas ASN Yogyakarta di Pemilu 2024
“Semua perubahan itu membawa serta perubahan filosofi yang fundamental: Dari “dilayani”, lalu “melayani”, dan berujung menjadi aktor perubahan yang merdeka dalam berpikir dan bertindak atas dasar konsep thinking and acting out of the box within the system,” papar Sri Sultan.
Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto mengajak para ASN untuk mempertahankan integritas, profesionalisme, dan netralitas. ASN harus menjadi teladan, terutama menjelang pemilu serentak untuk menunjukkan pelayanan publik yang objektif, adil, dan bebas dari pengaruh politik.
“Netralitas bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemeliharaan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. ASN harus menghindari politik praktis untuk mengeliminasi konflik kepentingan dan menjaga imparsialitas birokrasi,” tegas Agus.
Baca Juga: ASN Gunungkidul Tersangka Investasi Bodong Modus Trading Uang Digital Crypto
Agus menambahkan perubahan lingkungan politik saat ini, seperti pemilu serentak dan pergantian pemerintahan, juga akan memengaruhi penerapan sistem merit khususnya terkait dengan aspek netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Para ASN perlu waspada terhadap risiko peningkatan pelanggaran netralitas ASN selama tahun politik dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat.
Sementara itu, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi segenap instansi pemerintah yang telah berhasil mendapatkan predikat “Sangat Baik” dan “Baik” dalam mengimplementasikan sistem merit.
“Setiap instansi pemerintah harus memastikan sistem merit berjalan dan diawasi secara optimal dalam setiap kebijakan dan manajemen ASN melalui instrumen yang ada dan melalui digitalisasi, terutama untuk memastikan penataan karier ASN dapat berlangsung profesional. Kami juga mengharapkan komitmen pimpinan sebagai pejabat Pembina kepegawaian (PPK) untuk mewujudkan manajemen ASN yang berbasis sistem,” tegas Menteri Anas.
Baca Juga: Forpi Pantau Hari Pertama ASN Pemkot Yogyakarta Masuk Kerja Usai Libur Lebaran
Menteri PANRB menambahkan, penerapan sistem merit menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Hal tersebut sejalan dengan dua prioritas kerja Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan reformasi birokrasi
Pada acara ini, penghargaan diberikan kepada 34 instansi pemerintah yang berhasil meraih kategori sistem merit “Sangat Baik” dan 96 instansi pemerintah yang masuk kategori “Baik”. Di samping itu, juga terdapat 13 instansi pemerintah yang mendapatkan apresiasi setelah berhasil menerapkan manajemen talenta dalam pengisian kursi jabatan pimpinan tinggi (JPT). []
