BacaJogja – Nasib kurang menguntungkan dialami Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sleman dalam penetapan alat kelengkapan (Alkap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman periode 2024-2029.
Dalam sidang yang digelar pada Senin (11/11) siang, PKB Sleman, yang tergabung dalam Koalisi Sleman Bersatu (KSB), justru merasa “dihabisi” oleh rekan koalisinya sendiri.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Sleman, Wiratno, yang mengatakan sejak awal pihaknya tidak dilibatkan dalam pembahasan Alkap oleh fraksi-fraksi koalisi yang sebelumnya bekerja sama dalam Pilkada Sleman.
Menurut Wiratno, hal ini terjadi karena PKB adalah partai yang bergabung paling akhir dalam koalisi tersebut.
KSB sendiri terdiri dari beberapa partai, antara lain Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, NasDem, dan PPP.
Baca Juga: Kulon Progo Jadi Contoh Nasional Pelayanan Publik Berkualitas dan Bebas Korupsi
“Kami merasa tidak dianggap, meski dalam satu barisan koalisi di Pilkada, tetapi tidak dibuka ruang untuk komunikasi politik terkait Alkap ini,” ujar Wiratno dalam rilis yang dikutip dari situs pkbsleman.id.
Atas kondisi ini, dalam rapat pemilihan pimpinan komisi dan badan, Fraksi PKB memutuskan abstain dan tidak menggunakan hak memilih atau dipilih dalam proses tersebut.
Baca Juga: Jembatan Pandansimo, Ikon Baru Yogyakarta di Atas Sungai Progo dengan Nuansa Budaya Lokal
Wiratno juga menyinggung soal perolehan suara PKB Sleman dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 yang lalu.
“Kami kan pemenang kedua setelah PDIP dalam perolehan suara Pileg dengan 7 kursi di DPRD Sleman. Jadi percuma juga kami hadir di ruang rapat komisi dan badan jika calon pimpinannya sudah diplot dan dipaketkan oleh mereka,” tegasnya.
Baca Juga: Posyandu Lansia Sarimulyo, 25 Tahun Melayani dengan Kasih untuk Kebahagiaan Manula
Ia menambahkan, “Dari daftar pimpinan Alkap DPRD Sleman yang kami terima, semuanya berasal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Sleman Bersatu yang sekaligus menjadi pengusung salah satu paslon di Pilkada Sleman.”
Dalam rapat pemilihan tersebut, Fraksi PAN juga tidak memperoleh satu pun posisi di pimpinan komisi dan badan.
Ketua Fraksi PAN sebelumnya menyampaikan bahwa idealnya pimpinan Alkap dipilih secara proporsional dengan mempertimbangkan perolehan suara Pileg 2024.[]
