BacaJogja – Kabar berita bohong atau hoaks diperkirakan semakin gencar di dunua maya dan masyarakat menjelang Pemilu 2024. Dampaknya, hal itu akan menyebabkan polarisasi dan potensi terjadi gesekan horizintal di masyarakat.
Atas dasar itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Yogyakarta bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak semua insan media bersama-sama memerangi berita hoaks. Insan pers media arus utama diminta menjadi pemadam kebakaran terhadap hadirnya berita-berita bohong.
Ketua AMSI Yogyakarta, Anton Wahyu Prihartono mengatakan, kondisi pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. “Pers saat ini, di luar sana, banyak tersebar berita bohong yang mengandung disinformasi dan misinformasi,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Komitmen Mendorong Pemilu Damai’, Senin, 21 Agustus 2023.
Baca Juga: Marak Hoaks Penculikan Anak, Ini yang Dilakukan Polres Bantul
Menurut dia, menjelang Pemilu, diprediksi penyebaran berita hoaks semakin meningkat. Hal ini berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 yang ditandai maraknya hoaks hingga menimbulkan polarisasi di masyarakat.
Dia mengatakan, pers sebagai pilar keempat demokrasi, insan media arus utama memiliki kewajiban menjadi ‘pemadam kebakaran’. Pers arus utama harus menyajikan berita yang menjernihkan dan membersihkan informasi. “Insan pers harus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers 40/1999. Sehingga memberi sumbangsih pada Pemilu yang berjalan aman dan damai,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Masduki memaparkan mengenai istilah kemunculan banyak media (Rich Media), namun miskin dalam mendukung nilai-nilai demokrasi (Poor Democracy). “Di mana media-media tersebut, menyajikan konten-konten yang sama sekali tidak mendukung demokrasi yang diharapkan. Kehadiran media ini memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menyampaikan informasi yang menurutnya benar,” jelasnya.
Baca Juga: Hati-hati, Lowongan Kerja yang Diposting @pln_career Hoaks
Kondisi ini didukung dengan munculnya paradigma dari warganet yang berlomba-lomba menyebarkan sebuah informasi lewat akunnya. Padahal itu belum tentu benar. Hal ini semakin memperburuk peran pers.
“Yang salah bukan kita (media arus utama) tetapi mereka yang datang untuk kepentingan yang seharusnya bukan mereka yang melakukan. Jadi itu yang diistilahkan polusi digital. Media digital tidak bisa menghindari itu,” terang dia.
Koordinator AMSI wilayah Jateng, Jatim, DIY, Bali dan NTB, Suwarmin menceritakan sebenarnya masyarakat sudah ‘jenuh’ dengan berita-berita bohong usai Pemilu 2019. “Konten-konten itu yang menampilkan sosok pribadi elit politik itu ditampung di platform-platform independent yang tidak terafiliasi dengan organisasi resmi pers manapun. Mereka tidak pernah melakukan verifikasi,” ucapnya.
Baca Juga: Kemenag Pastikan Hoaks soal Penampakan Kartu Nikah Digital Empat Istri
Berbeda dengan pemberitaan di media utama yang disampaikan menuntut verifikasi dari sumbernya. Sehingga rekan-rekan pers arus utama tidak memberikan bahaya pada keberlangsungan Pemilu.
Kasubdit V Ditintelkam Polda DIY, AKBP Mochammad Nawawi, menyatakan dinamika politik akan semakin hangat dengan ditandai semakin gencarnya pemberitaan para calon pemimpin maupun elit politik yang massif melalui media online.
“Tim pemenangan akan menjadikan media siber sebagai corong pemberitaan. Karenanya diperlukan sinergitas dan upaya bersama menangkal berita hoaks,” ucap Nawawi. []
