BacaJogja – Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) punya potensi besar. Pengelolaannya perlu didorong agar lebih terintegrasi ke depan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPD RI dari Dapil DIY Cholid Mahmud dalam rapat kerja pengawasan atas pelaksanaan UU 10/2009 tentang Kepariwisataan yang digelar di DPD RI Perwakilan DIY, Selasa, 17 Oktober 2023. Hadir dalam acara ini stakehoder kepariwisataan seperti PHRI, Dinas Pariwisata, pelaku atau pengelola wisata dan lainnya.
Menurut Cholid, beberapa hal teknis yang dibahas antara lain menyangkut koordinasi antar-stakeholder di sektor pariwisata masih belum diatur. Sehingga ada sejumlah masukan terutama di DIY sebenarnya potensinya sangat besar namun pihak yang terkait dengan pariwisata belum saling terintegrasi.
Baca Juga: Pesona Lawang Sewu III: Genjot Geliat Pariwisata Semarang Usai Pandemi
Senator Yogyakarta ini mencontohkan, antara Pemda DIY, pemkot dan pemkab, serta swasta mengurus pariwisata bagian apa serta tanggung jawabnya. Selama ini terkesan belum terintegrasi dan masing-masing jalan sendiri. “Padahal kalau diintegrasikan misalnya pemerintah pusat bertanggungjawab hal tertentu, provinsi kabupaten apa,” katanya.
Apalagi sekarang ini banyak desa wisata bisa dikembangkan, kalau dirumuskan dengan pola kerja samanya ini menjadi potensi besar,” imbuh Cholid.
Dia menambahkan hal lain yang belum banyak diurus terkait infrastruktur pariwisata seperti akses menuju destinasi. Saat ini akses menuju destinasi masih perlu dikembangkan agar lebih mudah seperti di beberapa negara. “Misalnya di beberapa negara itu akses menuju destinasi lengkap pilihannya kalau mau kesana naik apa tiketnya berapa, sampai jam berapa sehingga tripnya jelas,” ungkapnya.
Baca Juga: Kenduri Jip di Moyudan, Cara Mendongkrak Pariwisata Sleman Barat
Berbeda dengan di Indonesia, misalnya di Jogja dari sini ke suatu destinasi lainnya mau naik apa kan susah kecuali kendaraan pribadi. “Ini karena tidak ada sistem terintegrasi yang memperkuatnya. Ini menjadi tantangan bersama, tadi disepakati untuk ke depan agar terus berdiskusi untuk saling berkolaborasi antarsektor,” ujarnya.
Hal lain yang menjadi sorotan di antaranya kualitas SDM yang melibatkan banyak orang namun belum banyak pelaku wisata yang tersertifikasi secara standar. Hal ini ke depan perlu didorong agar ada standarisasi terkait SDM pariwisata. “Menurut kami secara bertahap perlu dilakukan standarisasi SDM ini lebih serius, menurut pemaparan tadi memang pernah dilakukan standarisasi tetapi sebagai program proyek pemerintah saja,” ujarnya.
Baca Juga: 3,9 Juta Pemudik Masuk Yogyakarta, Momentum Pariwisata Bangkit
Wakil Kepala Bidang Organsiasi dan SDM ASITA DIY Banowo Setyo Samodra sepakat penanganan pariwisata DIY akan lebih baik jika saling terintegrasi. Ia meyakini jika konsep integrasi pengelolaan ini berjalan maka pengembangan pariwisata DIY akan lebih cepat karena penanganan menjadi lebih fokus.
Menurut dia, dengan terintegrasi setiap daerah atau dinas itu tidak jalan sendiri-sendiri, mereka bisa saling melengkapi, kepentingan tidak berbeda-beda. “Misalnya soal objek wisata, kalau jam bukanya ini diatur saling melengkapi maka setiap jam akan ada destinasi yang bisa dikunjungi, tidak buka bersamaan lalu tutup bersamaan pula,” katanya. []
