BacaJogja – Situasi akhir-akhir di Indonesia banyak menyedot perhatian publik, terutama terkait banyaknya pejabat penyelenggara negara tersandung kasus, baik korupsi, penyalahgunaan wewenang, suap menyuap dan lainnya. Peran masyarakat dan media sosial sangat penting untuk turut mengawal etika para pejabat ini.
Anggota MPR RI DIY Cholid Mahmud mengatakan, banyak kasus bermunculan di negeri ini membuat miris, mulai dari kepolisian, Kementerian Keuangan, kasus yang diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD hingga subsidi mobil listrik.
Baca Juga: DPD RI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Merugikan Tenaga Kesehatan
Soal subsidi mobil listrik ini cukup menjadi perhatian publik. “Yang disubsidi itu orang yang punya link dengan perusahaan. Itu pantas nggak seh dilakukan oleh pejabat dari segi etika,” katanya dalam sosialisasi MPR RI bertema Etika Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Kantor DPD RI Perwakilan DIY Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Jumat, 26 Mei 2023.
“Etika merupakan persolan publik ya. Jika masyarakat kritis, pejabat yang tidak beretika pun akan berhati-hati. Daya tekan masyarakat penegakan etika menjadi penting,” jelas Cholid.
Baca Juga: Anggota MPR Cholid Mahmud: Budaya Penegakan Hukum di Indonesia Memprihatinkan
Di sisi lain, jika masyarakat sudah apatis terkait problem etika, orang yang dasarnya sudah tidak beretika akan semakin lelulasa. Terkadang orang buruk tidak bisa melakukan hal yang tidak beretika, tapi bisa melakukannya jika punya kesempatan.
“Setidaknya jika kita tidak bisa mengubah buruk menjadi baik, setidaknya kita bisa mempersmepit kesempatan untuk berbuat yang melanggat etika dengan peran masyarakat yang semiakin luas,” paparnya.
Anggota DPD RI dari Dapil DIY ini mengungkapkan, media sosial punya peran strategis mengontrol perilaku etika pejabat. “Misalnya ada plat nomor pejabat di jalan raya jalannya zigzag, tidak mau bayar tol lalu diviralkan. Artinya sekarang ini sebenarnya kapasitas publik untuk bisa membangun kesadaran etika sudah sangat luar biasa,” katanya.
Baca Juga: Penerimaan Pajak di Indonesia Banyak yang Bocor karena Hal Ini
Dia sangat berharap dengan kemudahan teknologi, masyarakat gampang melakukan kritik hal-hal tidak sewajarnya. Medsos sangat efektif bisa melakukan itu.
Cholid berpendapat, kasus-kasus besar yang muncul itu dari jasa dari medsos, bukan karena pekerjaaan atau kerja lembaga seperti polisi, jaksa. “Pintu masuknya dari medsos. Medsos menjadi pilar berikutnya dalam penegakan etika,” ungkapnya.
Guru Besar di Departeman Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Wahyudi Kumorotomo mengatakan, kemajuan bangsa tergantung dari pejabat. Artinya, penyelanggara setelah diberi amanah mengkhianati dengan mengambil, menyalalgunakan keuangan negara, mengggadaikan kebijakan untuk kepentingan sempit, maka negeri ini tidak akan maju.
Baca Juga: Putusan PN Penundaan Pemilu, Momentum Beri Edukasi tentang Ketatanegaraan Indonesia
Menurut dia, akar masalah pejabat tidak beretika dari dua sisi. Pertama, para penyelanggara banyak negara tidak memahami tugas pokok untuk ikut memakmurkan rakyat. “Kedua, bisa jadi masyarakat kita ini jangan-jangan toleran pada korupsi, penyalahgunaan wewenang, suap menyuap,” ujarnya.
Dia berharap pada tahun politik ini, masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dan betul-betul menegakkan etika. Dia tidaa menampik ada kecerungan money politics atau serangan fajar, namun diharapkan masyrakat lebih dewasa. “Jadi warga tetap menggunakan hak pilihnya, tidak berdasarkan pada besar kecilnya amplop tapi betul-betul memilih karena kepribadian pemimpin termasuk para caleg,” ungkapnya. []
