BacaJogja – Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, penyelesaian masalah sampah sebenarnya sederhana. Sebaiknya jangan dibuat menjadi rumit.
Di mengatakan, kebijakan dan penanganan sampah di DIY saat ini mahal rumit dan berisiko tinggi. Mengumpulkan sampah satu tempat yang jauh jadi satu dan tidak dimusnahkan. Se-DIY tergantung sama satu tempat, masyarakat lokal menanggung risiko sampah se DIY.
“Akibatnya masyarakat lokal terganggu luar biasa, ketika overload lokasi tersebut masyarakat se DIY juga terganggu karena tidak bisa buang sampah seperti saat ini,” jelas Huda dalam siaran pers, Minggu, 23 Juli 2023.
Baca Juga: Sampah Organik di Kulon Progo Diolah Menjadi Cairan Eco Enzym Ragam Manfaat
Dia mengatakan, kuncinya, sampah dalam taraf tertentu harus dimusnahkan di lokasi yang tersebar, tidak di satu tempat. Saat ini banyak sekali teknologi pemusnah sampah yang terjangkau dan bisa memusnahkan sampah secara massal. “Bisa diselenggarakan oleh Pemda DIY atau kabupaten dan kota,” imbuhnya.
Politikus PKS ini mengungkapkaan, saat ini tidak perlu berwacana idealis sampah jadi energi listrik atau jadi komoditas mahal kemudian perlu investasi trilyun trilyun kemudian tidak dilaksanakan. Pemusnah sampah cari saja yang penting bersih, ramah lingkungan, memenuhi standar kesehatan dengan tujuan memusnahkan sampah, bukan membuat energi atau komoditas canggih.
Baca Juga: Polres Kulon Progo Bersih Sampah Pantai Glagah, Trisik dan Tempat Lain
Alat pemusnah tersebut banyak anak bangsa bisa membuat dengan harga terjangkau dan operasional terjangkau juga. Misal alat seharga Rp30-50 miliar bisa memusnahkan sampah 300 meter kubik per hari dan semi portabel.
Dia mengatakan, angka itu bisa selesaikan masalah kota Yogyakarta bertahun tahun. Lokasi didekatkan karena semi portabel tidak usah makan tempat besar. Bisa juga memakai depo-depo pengepul selama ini. Diselenggarakan di 5-6 tempat se DIY akan menyelesaikan masalah secara permanen.
Baca Juga: Anda Penyelamat Bumi? Pasang Twibbon Hari Peduli Sampah Nasional ini
Biaya transportasi bisa diefisiensi digunakan sebagai biaya operasional alat. Masyarakat tetap harus dibebani tipping fee supaya sadar sampah itu butuh biaya dan agar meminimalisir sampah. Layanan sampah oleh penerintah pilih cara yang paling sederhana dan murah.
Dibandingkan saat ini, TPST piyungan tahun ini dibangun perluasan pakai anggaran Rp30 miliar di luar tanah dan biaya operasional serta hanya bisa menampung hingga 7 bulan ke depan karena tidak dimusnahkan. Setelah itu masalah lagi.
Baca Juga: Wayang Uwuh Berbahan Sampah, dari Yogyakarta Menembus Dunia
Atau rencana kebijakan kerjasama KPBU yang pihak ketiga investasi triliunan kemudian Pemda DIY harus bayar ke pihak ketiga jangka panjang per tahun puluhan hingga ratusan miliar. Malah jadi komoditas bisnis pihak ketiga.
“Kuncinya menurut saya musnahkan dan dekatkan. Teknologi dipakai sesuai standar saja tidak usah muluk-muluk dan mahal,” tegasnya.
Sampah jangan dianggap komoditas ekonomi bisnis mahal tapi sebagai resiko bersama yang butuh biaya pemusnahannya. Masyarakat harus paham sampah itu berbiaya sehingga harus diminimalkan. Pemerintah selenggarakan dengan cara seefisien mungkin, bisa kerja sama pihak ketiga atau bisa selenggarakan sendiri.
Baca Juga: Hati-hati, Buang Sampah Sembarangan di Kota Yogyakarta Denda Rp50 Juta
“Jika paradigma kebijakan sedikit diubah dengan dekatkan dan musnahkan secara efisien, saya yakin masalah sampah ini selesai dalam waktu beberapa bulan saja. Tidak perlu bertahun tahun,” papar Huda.
Masalah TPST piyungan yang sudah menumpuk puluhan tahun diselesaikan terpisah. Dilakukan reklamasi, dipersempit untuk lokasi pemusnahan atau malah ditutup lebih baik. Masyarakat sekitar dibangun sebagai balas budi karena selama ini terganggu.
Dia megatakan, dalam jangka pendek ini akan minta pelayanan persampahan harus tetap berjalan dengan koordinasi antar kabupaten kota dan Pemda DIY, jangan berhenti karena bangun TPST Piyungan transisi.
Baca Juga: Cara Pengelolaan Sampah Organik, Anorganik, Residu dan B3 di Kota Yogyakarta
Setelah itu selesaikan permanen dengan mengubah paradigma menjadi dekatkan dan musnahkan secara efisien. Pemda DIY memmusnahkan dengan teknologi memadai, sehat tapi murah. Bisa kerja sama pihak ketiga atau diselenggarakan sendiri.
“Jangan kita kumpulkan satu tempat tanpa pemusnahan dan ndak perlu pake tekonologi muluk muluk yang mahal, akhirnya jadi komoditas bisnis pihak ketiga,” ungkapnya.
Menurut dia, edukasi masyarakat tetap wajib dilakukan untuk meminimalkan sampah, TPS3R, bank sampah tetap digalakkan untuk meminimalisir sampah yang harus dimusnahkan. []
