BacaJogja – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan semua pihak akan potensi munculnya disrupsi suplai. Dinamika politik dunia dibarengi dengan perang antarnegara saat ini berpotensi memicu guncangan ekonomi di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani usai memberikan kuliah umum bertajuk Kebijakan Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global di Auditorium Prof Sudharto, Undip, Tembalang, Kota Semarang, Senin, 23 Oktober 2023.
Baca juga: MPR RI Ingatkan Jangan Sampai Kekayaan Negara Dikuasai Segelintir Elite Ekonomi
Menurut Menkeu, dengan dinamika politik dunia saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
“Geopolitik, kenaikan suku bunga, inflasi dunia, peperangan, itu semua bisa menimbulkan disrupsi sisi suplai. Dan kita harus menjaga ekonomi Indonesia,” kata dia.
Menyikapi ancaman krisis ekonomi global ini, Indonesia pun sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Salah satu strategi mengatasi disrupsi suplai berupa gangguan rantai pasok, Sri Mulyani menyebut dengan menggunakan instrumen APBN.
Pengendalian ekonomi nasional ini, lanjut dia, juga melibatkan pihak Bank Indonesia. Penerapan strategi ini perlu dilakukan secara cermat, teliti dan akuntabel untuk menghadapi situasi dunia yang terus bergulir sangat dinamis.
“Kita gunakan instrumen APBN. Kita kerja sama dengan Bank Indonesia menjaga suasana dunia yang memang terus berjalan dinamis,” tambahnya.
Sri Mulyani juga menyampaikan penguatan fiskal dalam negeri juga perlu dikuatkan. Karena itu, menghadapi ancaman krisis global ini, pemerintah melalui Kemenkeu memprioritaskan pembiayaan pada program skala nasional di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan SDM dan infrastruktur.
“Di dalam negeri kita prioritaskan program program pembangunan nasional. Apakah itu SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya,” ujar dia.
Karena itu, ia pun mendorong agar pemerintah di masa mendatang tidak hanya menonjolkan pembangunan fisik. Pembangunan dari sisi sumber daya manusia (SDM) juga harus ditumbuhkan. Termasuk penataan layanan birokrasi menjadi hal penting untuk memperlancar regulasi yang berjalan selama ini.
“Pembangunan enggak hanya fisik saja. Enggak hanya manusia saja. Yang ketiga kalau pemerintah enggak jalan ya enggak bagus. Sebab itulah, birokrasi menjadi berperan sangat penting dan regulasi juga menjadi penting,” beber dia.
Baca lainnya: Dukung Perekonomian Meningkat, Pegadaian Diganjar Indonesia Best BUMN Awards 2023
Ditambahkan, kondisi perekonomian nasional mengalami fase naik dan turun sebenarnya hal yang wajar. Seperti yang terjadi saat masa pandemi beberapa waktu lalu. Di masa itu, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan menyelamatkan jutaan nyawa sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.
“Waktu pandemi, keputusan yang dibuat pemerintah adalah tidak boleh defisit 3 persen. Itu yang menyebabkan kita keluarkan UU dan Perppu Nomor 20 yang mana boleh dan diizinkan defisit di atas tiga persen,” ujarnya.
“Saat Covid-19 melanda seluruh dunia, Indonesia mampu mengelola situasi yang dahsyat. Enggak Indonesia, India, RRC, semuanya mengalami hal ini. Tetapi yang perlu diingat tidak semua negara pulih secara merata dan cepat. Karena pandemi ini bentuk tantangan sangat kompleks. Karena manusia terancam jiwanya, ekonomi terancam lumpuh, keuangan terancam krisis atau kolaps. Dan di situlah APBN hadir,” imbuh Sri Mulyani. []
