BacaJogja – Memasuki puncak musim hujan November 2025 hingga Februari 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya peningkatan ancaman longsor dan banjir bandang di berbagai wilayah Indonesia. Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, menyebut kondisi atmosfer yang tidak stabil dan tingginya intensitas hujan dapat memicu kejadian ekstrem di daerah rawan.
Rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi beruntun di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menjadi sinyal kuat bahwa wilayah lain dengan karakter serupa juga dapat terdampak.
“Peristiwa tersebut menunjukkan kerentanan kawasan berlereng curam, daerah yang mengalami alih fungsi lahan, serta zona tektonik aktif dengan kondisi geologi rapuh,” ujar Dwikorita, Jumat (5/12).
Dwikorita menjelaskan bahwa hujan ekstrem di kawasan pegunungan dapat memicu aliran debris—campuran lumpur, batu, kayu, dan sedimen—yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghantam permukiman hanya dalam hitungan detik.
Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah bawah tebing disebut membutuhkan peringatan dini dan respons cepat. “Aliran debris seperti ini sangat destruktif dan menuntut respons segera dari warga yang berada di zona rentan,” tegasnya.
Jawa–NTT Masuk Zona Siaga Ekstrem
Berdasarkan data empiris BMKG, bibit siklon dan siklon tropis meningkat pada Desember hingga Maret/April sehingga berpotensi memicu hujan intens. Wilayah yang perlu SIAGA cuaca ekstrem antara lain:
- Jawa
- Bali
- Nusa Tenggara
- Sulawesi bagian selatan & tenggara
- Maluku
- Papua bagian selatan
“Wilayah-wilayah tersebut seharusnya berada dalam kondisi siaga sebagaimana yang baru saja terjadi di Sumatera,” ujar Dwikorita.
Daerah Rawan Diminta Ambil Langkah Cepat
Untuk mencegah meluasnya dampak bencana hidrometeorologi, Dwikorita menekankan perlunya tindakan nyata di daerah rawan. Langkah yang direkomendasikan:
- Identifikasi ulang zona merah rawan bencana
- Pembatasan aktivitas masyarakat selama masa peringatan dini
- Penyiapan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian aman
- Prioritas perlindungan kelompok rentan: difabel, lansia, ibu hamil, anak-anak
“Langkah-langkah ini harus dijalankan segera pada wilayah yang telah ditetapkan dalam peringatan dini BMKG,” katanya.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan rencana kontinjensi berjalan optimal. Dalam kondisi darurat, kebutuhan tiga hingga enam hari harus telah dipetakan, meliputi:
- Logistik makanan & air
- Fasilitas pertolongan pertama
- Pengamanan dokumen penting warga
- Penguatan komunikasi dan jaringan
- Peralatan evakuasi dan alat berat untuk dermaga penanganan material
“Semua sarana ini harus siap dan memadai agar respons dapat dilakukan tanpa hambatan,” ujar Dwikorita.
Baca Juga: Jembatan Kewek Rusak Parah, Pemkot Yogyakarta Batasi Kendaraan Mulai 10 Desember 2025
Sinergi BMKG–BNPB–Pemda Penting untuk Kurangi Risiko
Koordinasi lintas instansi disebut sebagai faktor penentu keberhasilan mitigasi. Integrasi data dan langkah dengan BMKG dan BNPB bahkan bisa mencakup operasi modifikasi cuaca jika diperlukan untuk menekan curah hujan di wilayah kritis.
“Koordinasi yang kuat memungkinkan langkah-langkah pengurangan risiko dijalankan secara lebih efektif,” kata Dwikorita.
Dwikorita menegaskan rangkaian bencana di Sumatera harus dipahami sebagai peringatan keras dari alam. Ia mendorong agar mitigasi dipandang sebagai strategi jangka panjang, bukan sekadar respons saat bencana terjadi.
“Pemulihan ekosistem, penataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan lahan harus menjadi fondasi dalam membangun ketahanan bencana,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dwikorita mengajak seluruh pihak bergerak cepat dan bersama-sama mengantisipasi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa bulan ke depan. “Kita harus bergerak sekarang sebelum curah hujan ekstrem memperbesar ancaman di daerah-daerah rentan hidrometeorologi,” ujarnya. []
