Yogyakarta – Keputusan pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, membuat kewalahan para pelaku UKM, termasuk di Yogyakarta. Dengan
Pemerintah resmi mencabut subsidi minyak goreng kemasan ini sangat berimbas pada masyarakat luas termasuk pelaku usaha. Pelaku UKM mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini berimas pada kenaikkan harga produk yang mereka jual.
Baca Juga: Satgas Pangan DIY Tegaskan Bundling Minyak Goreng Melanggar Hukum
“Ya mau gak mau menaikkan harga biar ada keuntungan dikit-dikit, yang biasanya onde-onde dijual Rp1.500 saya naikkan jadi Rp1.750,” kata Iis, pedagang jajanan pasar di Yogyakarta pada Senin, 22 Maret 2022.
Dia mengatakan, tingginya harga minyak goreng terpaksa mengubah harga produk dibandingkan dengan menurunkan kualitas produknya. Naiknya harga minyak goreng di pasaran ini tentunya berakibat pada turunnya omzet penjualan.
Baca Juga: Satgas Pangan Polres Sleman Sidak Dua Gudang Minyak Goreng di Gamping
Iis menjelaskan, omzet penjualan turun sekitar 10-20 persen. Dia enggan menggunakan minyak curah yang harganya jauh berada di bawah minyak kemasan. Dia khawatir adanya perbedaan kualitas produk jika beralih ke minyak goreng kemasan.
Iis mengatakan bahwa tidak ada konsumennya yang protes akibat naiknya harga dagangannya. “Alhamdullilah enggak ada, kalau yang biasanya pada beli sudah pada ngerti, kan yang naik juga bukan minyak saja tapi yang lain juga apalagi sudah mau puasa,” kata Iis.
Baca Juga: Antrean Operasi Pasar Minyak Goreng di Gunungkidul Mengular
Dia mengaku dengan harga minyak yang saat ini, tak banyak mendapatkan keuntungan. “Ya cuma sedikit, tapi ya gimana dapet uangnya dari situ jadi ya kalau ada yang pesan atau beli ya tetep dibikinin,” ucapnya sambil berharap harga minyak goreng kemasan kembali seperti semula. []
Penulis artikel: Chicita Murdiningrum, Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
