Oleh : Dr. KRMT Roy Suryo *)
Alhamdulillah, “Anak ayam sudah kembali ke Induknya”, istilah ini mungkin cocok untuk menggambarkan bagaimana Situs Sirekap KPU (yang sebelumnya menggunakan IP Address 170.33.13.55 milik Aliyun Computing Co.Ltd alias Alibaba.com Singapore e-commerce Private Ltd), kini -baca : DIAM DIAM- sudah dipindah ke Bumi Pertiwi alias Indonesia. Jadi kalau dalam beberapa hari kemarin Sirekap tersebut sempat “mati” alias tidak berfungsi, memang saat itulah terjadi Migrasi tersebut.
Saat ini Sirekap KPU sudah menggunakan IP Address 163.181.100.202 alias di Jakarta Raya (meski masih terdaftar di Alibaba Cloud LLC). Jadi pemindahan / Migrasi (sekalilagi DIAM-DIAM, dgn alasan “Perbaikan Sistem”) ini mungkin memang buru-buru dikejar sebelum Audit Forensik IT KPU jadi dilaksanakan untuk Proyek yg sudah membuat Heboh dan menimbulkan Keresahan Masyarakat tersebut. Istilahnya, sebelum ketahuan sudah “dilarikan / diselamatkan” terlebih dahulu.
Secara pribadi saya -yang tidak berpretensi apapun terhadap semua yang selama ini diungkap-, tentu bersyukur bahwa akhirnya KPU sadar bahwa meskipun UU PDP / Perlindungan Data Pribadi No 27/2022 itu yg didalamnya memuat Aturan agar dta-data penting dan Vital harus disimpan didalam negeri, belum sepenuhnya diberlakukan (karena baru disahkan Oktober 2022 lalu, alias baru Oktober 2024 yad berlaku penuh), namun seharusnya UU tsb dipatuhi oleh KPU sebagai Lembaga yang resmi menyelenggarakan Pemilu.
Baca Juga: Enam Pernyataan Sikap PDI Perjuangan soal Sirekap KPU
Meski demikian saat Audit Forensik IT tsb nantinya dilakukan, jikalau Auditor yg digunakan benar (baca: Pintar), pasti tetap akan menemukan “Jejak Digital” Perpindahan IP Address dari yg sebelumnya Singapore menjadi Jakarta diatas. Sekali lagi meski hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan yg ada, namun sebelumnya de facto pernah terjadi (Minsrea ?) data2 di Cloud SIREKAP tsb disimpan di luar negeri yg tidak sesuai (baca: melanggar) aturan.
Jadi selain saya tetap mendorong Audit Forensik IT tersebut dilakukan, karena selain membongkar “Jejak Digital” diatas juga utk menelisik mengapa bisa terjadi “Auto Algorithm” yang mengakibatkan angka-angka bisa “otomatis” melonjak tajam, tidak hanya salah baca 1 jadi 4 atau 7 tetapi bisa bertambah desimalnya menjadi puluhan, ratusan bahkan ribuan kemarin. Tentu hal ini tetap salah dan tidak masuk akal secara teknis, karena OCR (Optical Character Recognizer) dan OMR (Optical Mark Reader) tidaklah “sebodoh” itu menimbulkan kesalahannya.
Juga sangat penting adalah apa yg sudah disampaikan oleh Rekan2 ICW / Indonesian Corruption Watch dan Kontras kemarin tentang perlunya dilakukan Audit Investigatif untuk membuka Anggaran Uang Rakyat yg sudah dihabiskan sangat besar (menurut Media ternama sampai 3.5 Milyar) dari Proyek yang dikerjasamakan KPU dengan salah satu kampus ternama di Bandung sesuai MoU th 2021 ini. Audit Investigatif juga bisa membuka Anggaran-anggaran (gelap) perpindahan penyewaan server yang sebelumnya di Singapore ke Jakarta tersebut, karena pasti ada anggarannya atau ada pihak yang mau (di) korban (kan) menanggung biayanya agar tidak ditulis.
Baca Juga: Sikap Resmi PKS Yogyakarta soal Penundaan Rekapitulasi Suara Pemilu Tingkat Kecamatan
Hal ini berati bahwa citra kampus ternama di Bandung tersebut dapat “dipulihkan” agar tidak terus-terusan menjadi perbincangan di berbagai Social Media akhir-akhir ini, apalagi di Media ternama sudah jelas-jelas disebut nama GAPS selaku Penanggungjawab Proyek tersebut sebagai realisasi adanya MoU antara Kampus ternama di Bandung tersebut dan KPU. Semua akan menjadi terang benderang dan terbuka, bermanfaat untuk masyarakat.
Sehingga kalau saja KPU kemudian menolak diselenggarakannya Audit oleh Institusi yang Independen tersebut, maka jelas-jelas sudah terjadi Pelanggaran UU KIP / Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008 dimana di dalamnya jelas mempersyaratkan bahwa Pengungkapan Proyek yg menggunakan Anggaran Negara atau Uang Rakyat tidak termasuk dalam hal yang dirahasiakan, artinya harus dibuka sejelas-jelasnya ke publik.
Semua hasil Audit (Forensik IT dan Investigatif Anggaran) ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi bahan yang diperlukan besoknya jika DPR-RI benar-benar bisa menggunakan Akal Sehatnya (alias Masih Waras) untuk jadi membuat Hak Angket Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai “Pemilu terburuk sepanjang Reformasi” ini. Karena hasil dari Audit akan bisa menentukan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab dalam kesalahan-kesalahan kemarin.
Baca Juga: Warga Yogyakarta Protes Penggelembungan Suara, Ajari KPU Matematika
Pelaksanaan Hak Angket di DPR juga bisa membongkar apakah modus-modus kesalahan yg terjadi selama Pemilu 2024 ini (termasuk soal Sirekap) adalah bersifat TSM / Terstruktur Sistematis Masif atau tidak, karena Pansus Angket akan leluasa untuk memanggil semua pihak yang diperlukan yg terkait atau terlibat dgn kegiatan tsb. Sekali lagi ini lebih penting dibandingkan sekedar membuktikan kesalahan di Mahkamah Kalkulator, eh, Mahkamah Konstitusi sebagaimana selama ini terjadi.
Jadi sekali lagi sebagaimana tulisan2 sebelumnya saya tetap mendorong Audit Forensik IT, Audit Investigatif Anggaran sampai ke DPR untuk bisa tetap menyelenggarakan Hak Angket tersebut, dan benar-benar dilakukan, karena Partai-partai Politik adalah Representasi Rakyat yang membawa Amanah Mulia Akal Sehat dan Waras tersebut untuk mendorong terlaksananya hal tersebut. Jangan sampai Hak Angket yang sudah disounding hari-hari ini jadi layu sebelum berkembang, karena (mungkin) ada Lobi-lobi Pemufakatan Jahat yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggagalkannya.
Baca Juga: Aksi Teatrikal Tolak Pemilu Curang di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta
Kesimpulannya, meski “Pemindahan server” SIREKAP KPU tsb bisa juga dianggap oleh sebagian kalangan sebagai Upaya TSM utk “Bersih-bersih Kesalahan” (baca: Penghilangan Barang Bukti), namun saya tetap bersyukur dan mengucap Selamat kepada KPU karena sudah mendengar Kritik akan Lokasi Data Server yang kemarin saya permasalahkan. Memang sekali lagi saya nothing to loose dalam hal ini, jadi kalau data sudah dipindah ke Indonesia ya Alhamdulillah, semoga KPU tidak melakukan kesalahan2 yg lainnya …
*) Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen).
