BacaJogja – Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan menggelar aksi demontrasi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Ratusan peserta aksi menyuarakan soal Pemilu 2024 yang sarat dugaan kecurangan.
Massa menggelar teatrikal dengan mengenakan topeng Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPU Hasyim Asyari, hingga cawapres Gibran Rakabuming Raka. Aksi teatrikal menceritakan lahirnya politik dinasti yang merongrong demokrasi hingga penyelenggaraan Pemilu yang dinilai penuh kecurangan.
Demonstran membawa tiga spanduk besar dalam aksi ini. Tiga spanduk masing-masing bertuliskan Tolak Hasil Kecurangan Pemilu, Diskualifikasi Paslon 02, dan Kartu Merah untuk MK, KPU, dan Presiden.
Baca Juga: Sikap Resmi PKS Yogyakarta soal Penundaan Rekapitulasi Suara Pemilu Tingkat Kecamatan
Humas Aksi Maria Jova mengatakan, tiga tulisan pada spanduk itu merupakan tuntutan aksi. “Kami turun ke jalan merespons pelaksanaan Pemilu yang sudah terjadi kecurangan sejak awal. Teatrikal itu merepresentasikan kecurangan yang terjadi mulai dari proses awalnya. Dari MK yang meloloskan Gibran, lalu proses KPU ada Hasyim Asy’ari juga di situ,” jelasnya.
Dosen kampus swasta di Yogyakarta ini menegaskan, kecurangan Pemilu terlihat nyata. Bahkan sebelum kegiatan di TPS (pencoblosan) sudah banyak sekali kecurangan yang terjadi. “Tidak perlu ahli teknologi atau ahli apa pun. Kesalahan input data yang berkali-kali itu sudah bukan human error lagi tapi sudah mengarah kepada kemungkinan kecurangan,” jelasnya.
Baca Juga: Tidak Semua Rekaman Foto atau Video Kecurangan Dapat Dijadikan Bukti di Pengadilan
Menurut dia, aksi sengaja digelar di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung sebagai simbol Presiden. “Istana Negara ini merepresentasikan pimpinan tertinggi negara ini, semua kejadian ini yang tanggung jawab adalah Presiden,” katanya.
Massa aksi juga menabuh kentungan beberapa kali. Bunyi kentungan merupakan simbol keamanan rakyat, di mana jika ditabuh menandakan ada bahaya. “Tanda dalam bahaya, demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya,” tegasnya.
Baca Juga: Bedah Film Dirty Votes untuk Kawal Pemilu Jujur dan Adil
Sebelum membubarkan diri, mereka mengirim kartu merah yang masing-masing dibungkus amplop besar warna cokelat disertai alamat lengkap. Amlop dikirim kepada Presiden RI di Istana Negara Jalan Veteran nomor 17 Jakarta Pusat, Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat 10110, ddan KPU RI Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat.
Humas Aksi Maria Jova mengatakan, kartu merah diberikan sebagai simbol bahwa Presiden, MK, dan KPU dianggap tidak netral pada penyelenggaraan Pemilu bahkan pra pencoblosan. “MK yang meloloskan Gibran, Jokowi yang cawe-cawe, dan KPU yang seperti menutup mata membiarkan kecurangan terjadi,” katanya. []
