BacaJogja – Upaya pengentasan kemiskinan di Yogyakarta tak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan sosial. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus berbasis pada akar permasalahan atau problem based learning, agar langkah-langkah yang diambil lebih tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kemiskinan yang digelar di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta pada Rabu (22/10/2025).
Menurut Hasto, interpretasi terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) sangat penting sebelum menentukan arah kebijakan. “Kita harus paham dulu apa yang diukur, karena dari situlah arah kebijakan bisa ditentukan secara bijak dan tepat. Oleh karena itu, penyusunan strategi pengentasan kemiskinan idealnya berlandaskan prinsip Money Follow Program, yang menekankan penganggaran harus mengikuti prioritas program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Sri Sultan Tinjau ITF Bawuran Bantul, Dorong Optimalisasi Pengolahan Sampah di DIY
Ia menambahkan, pendekatan tersebut bertujuan agar alokasi anggaran menjadi lebih fokus, efisien, dan efektif. “Strategi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya harus disusun berdasarkan pendekatan simtomatik dan kausatik. Artinya, tidak hanya mengobati gejala kemiskinan di permukaan, tetapi juga menelusuri akar penyebabnya. Dengan begitu, kita bisa melakukan refocusing anggaran pada variabel yang memiliki daya ungkit tinggi untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan,” imbuh Hasto.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 menurun sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 6,26 persen menjadi 6,14 persen.
“Program pengentasan kemiskinan dilakukan secara komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatannya meliputi perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman, peningkatan pendapatan, ketahanan pangan, dan penguatan data informasi. Kami juga mengedepankan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),” jelas Agus.
Baca Juga: Senja Terakhir di Kulon Progo: Perjalanan Pulang Suami Istri yang Berujung Duka
Dari sisi masyarakat, Tatik Wiprihatin, anggota TPK Kelurahan Sorosutan, menilai program pengentasan kemiskinan sebaiknya diperbanyak dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi keluarga miskin. “Harapannya supaya warga tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dan membuka usaha secara mandiri,” ujarnya.
Tatik menambahkan, pelatihan yang diberikan perlu disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat di tiap wilayah agar hasilnya lebih efektif serta mampu mendorong kemandirian ekonomi di tingkat keluarga. []
