Yogyakarta – Kasus harian Covid-19 di DIY trend melonjak akhir-akhir ini perlu diantisipasi serius. Tracing, testing maupun penanganan harus disiapkan sebaik baiknya. Adanya shelter atau isoter sangat penting untuk mencegah penyebaran kasus, untuk penanganan gejala ringan dan agar rumah sakit tidak penuh.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, apa yang terjadi seharusnya bisa dijadikan pengalaman saat gelombang kedua varian Delta. Sehasrunya saat ini penanganan jauh lebih siap dan baik. Korban jiwa dan penyebaran harus diusahakan seminimal mungkin.
Baca Juga: Syarat dan Cara Penyintas Corona Menempati Shelter Covid-19 Hotel Mutiara Malioboro Yogyakarta
Menurut dia, kasus harian yang sudah di atas 2.500 ini beberapa shelter yang diselenggarakan Pemda DIY sudah mulai penuh, seperti shelter Hotel Mutiara, tidak sampai seminggu sejak dibuka sudah penuh. Shelter yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kalurahan hingga kampus juga sudah dibuka.
Huda mengatakan, sebagai catatan kami minta agar shelter atau isoter yang di wilayah DIY bisa melayani warga lintas wilayah, jangan hanya bisa melayani warga ber KTP setempat. “Isoter Hotel Mutiara yang dikelola Dinsos DIY bisa menjadi contoh yang baik. Warga dari berbagai wilayah di Indonesia yang memerlukan isolasi dilayani secara baik, tidak memandang harus KTP DIY,” jelasnya, Jumat, 25 Februari 2022.
Baca Juga: Covid-19 Melonjak, DPRD DIY Minta Pemda Harus Tingkatkan Sistem Kesehatan
Politikus PKS ini mengaku mendapatkan laporan ada pemkab yang rencana membuka shelter kerja sama dengan salah satu kampus, tapi hanya membiayai warga KTP kabupaten tersebut. “Ini logika yang keliru dan harus diluruskan,” tegasnya.
Dia mengatakan, warga yang tinggal di DIY ini berasal dari seluruh Indonesia, apalagi ekonomi kita 60 persen lebih bergantung dari sektor wisata dan mahasiswa di berbagai kampus. Jika sektor wisata dan kampus ini surut, ekonomi otomatis turun. Seperti saat PPKM level 4 ketika varian Delta menyerang DIY pertumbuhan ekonomi langsung anjlok.
Baca Juga: Sudah Tidak Ada Pasien Corona, Shelter Terpadu di Bantul Ini Ditutup
Intinya keberhasilan menangani pandemi ini menjadi kunci berbagai sektor di DIY. “Jika kita membeda-bedakan pelayanan akan timbul masalah yang lebih besar, misal jika mahasiswa luar DIY positif, tidak dilayani di isoter atau shelter karena bukan KTP kabupaten tersebut, dia akan berpotensi menularkan ke kos-kosan dan warga sekitarnya sehingga kasus jadi membesar,” jelasnya.
Atau ada wisatawan yang perlu isolasi, tapi tidak dilayani karena bukan KTP wilayahnya, maka berpotensi menularkan secara luas. “DIY ini multietnis, Indonesia mini. Maka seluruh warga mesti dilayani secara baik. Bahkan WNA pun tetap harus dilayani jika membutuhkan isolasi terpusat,” katanya.
Huda tidak melihat ada pelanggaran aturan hukum jika suatu kabupaten memfasilitasi isolasi terpusat atau shelter warga yang be-KTP luar. Ini adalah bencana dan siapa yang positif Covid-19 tidak bisa direncanakan. Dana yang digunakan juga Biaya Tidak Terduga (BTT) yang sudah ada aturan mainnya. Kecuali jika ada kabupaten/kota yang tidak mampu memfasilitasi karena keterbatasan anggaran atau irit anggaran.
Baca Juga: Alasan Penyintas Corona Isoman di Yogyakarta Enggan Pindah ke Isoter
“Jika ada pemkab yang tidak mampu membiayai isoter untuk warga KTP luar kab/kotanya, silakan berkoordinasi dengan pemda DIY, ajukan permintaan bantuan,” katanya.
Dia mengatakan, prinsipnya jangan sampai hanya karena masalah administrasi dan koordinasi menjadikan pelayanan pada masyarakat terhambat. Dalam pandemi ini gotong-royong terbukti menjadi kunci kesuksesan, maka pemerintah harus memberikan contoh gotong-royong tersebut. “Jangan kaku kewilayahan yang tidak memiliki dasar hukum menjadi hambatan penanganan,” pungkasnya. []
