BacaJogja – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendampingi pemerinrah daerah dan warga terdampak bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatra Barat.
Berdasarkan laporkan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Rabu 15 Mei 2024, pukul 12.10 WIB, data korban meninggal tercatat berjumlah 67 orang, sedangkan korban hilang sebanyak 20 orang, 989 KK terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Agam, menyusul korban yang hilang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal, sehingga korban meninggal dunia menjadi bertambah.
Baca Juga: Cerita Ibu Elis, Bekerja sebagai Ojol Maxim Yogyakarta untuk Menafkahi Anak dan Cucu
“Kita semua di sini ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban di mana kami terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kita berhenti,” katanya di sela kunjungan ke lokasi pengungsian warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor, Rabu (15/5).
“Artinya kita maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan,” imbuhnya.
Pertemuan Kepala BNPB dengan para pengungsi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar tersebut, juga menjadi sarana untuk berdialog langsung sekaligus menyampaikan opsi relokasi rumah warga yang berada di zona berbahaya.
Baca Juga: Identitas 11 Korban Tewas dan Kronologi Kecelakaan Maut di Ciater Subang
Sementara itu, tim Badan Geologi, BNPB, serta BMKG tengah melakukan kajian guna menentukan area mana saja dari daerah terdampak, berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang harus direlokasi.
Nantinya, dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
“Apabila nanti termasuk daerah berbahaya dan ke depan ingin selamat ketika ada bencana susulan, maka sebaiknya bapak dan ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah, Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR. Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geoelogi dan BMKG,” terang Suharyanto.
Baca Juga: Membedah Buku ‘Manifesto Masjid Nabi’ Karya Ustaz Jazir Jogokariyan
Selain ingin memberikan upaya terbaik, menurut Suharyanto, relokasi juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di masa mendatang guna menghindari dampak yang lebih besar apabila ada bencana susulan.
Maka dari itu, ia berharap mereka yang rumahnya masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan. “Tapi yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, akan kita perbaiki,” ungkapnya.
Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Sambil menunggu rumahnya jadi, akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan. “Semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi,” ungkap Suharyanto.
Baca Juga: Polisi Tangkap Epy Kusnandar ‘Preman Pensiun’ dan Yogi Gamblez Terkait Narkoba
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Agam telah memiliki lokasi yang akan dibangun rumah relokasi bila ada warga yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan yang baru.
“Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan sudah menyiapkan lokasi tersebut jika memang ada masyarakat yang ingin dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak,” terang Mahyeldi.
Mahyeldi belum merinci di mana tepatnya lokasi rumah yang akan dibangun tersebut. Kendati demikian pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mencari lokasi-lokasi yang aman dan jauh dari zona berbahaya berdasarkan kajian dari Badan Geologi dan BMKG. []
