Wamen ATR/Waka BPN Lantik MPPP dan MPPW untuk Perkuat Pengawasan PPAT di Indonesia

  • Whatsapp
pelatikan MPPP
Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, resmi melantik Ketua dan Anggota Majelis (PPAT) Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas MPPW dari berbagai provinsi. Selasa (25/2/2025). (Istimewa)

BacaJogja – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, resmi melantik Ketua dan Anggota Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) dari berbagai provinsi. Pelantikan ini berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Dalam sambutannya, Ossy Dermawan menegaskan bahwa keberadaan MPPP dan MPPW sangat krusial dalam menjaga profesionalisme dan integritas PPAT di seluruh Indonesia. “Saat ini, terdapat lebih dari 22.288 PPAT yang aktif, ditambah 2.100 calon PPAT baru yang lulus ujian pada 2024. Dengan jumlah yang terus bertambah, pengawasan dan pembinaan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan layanan pertanahan tetap sesuai aturan dan terpercaya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Read More

Baca Juga: Update Jadwal Libur Sekolah Ramadan 2025 dan Idulfitri: Cek Tanggal Lengkapnya!

Pada pelantikan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, didapuk sebagai Ketua MPPP. Wamen ATR/Waka BPN menekankan bahwa kepengurusan baru ini harus menjalankan tugas dengan profesionalisme, transparansi, dan ketegasan dalam menegakkan aturan.

“Kami berharap MPPP dan MPPW dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pengawasan secara berkala dan akurat. Sanksi terhadap pelanggaran harus ditegakkan secara jelas agar PPAT tetap berpegang pada standar yang tinggi dalam menjalankan tugasnya,” tambah Ossy.

Baca Juga: Pameran Kaligrafi di Neo Galery Jakarta: Menyambut Ramadan dengan Seni Islam

Sinergi antara PPAT dan Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan pertanahan yang bersih dan profesional akan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung tata kelola agraria yang lebih baik di Indonesia.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Pengurus Ikatan PPAT. []

Related posts