BacaJogja – Perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait besarnya simpanan pemerintah di perbankan kembali mengemuka, dan fenomena tersebut juga terdeteksi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat lonjakan signifikan simpanan dana pihak ketiga (DPK) milik pemerintah yang disimpan pada bank umum di DIY selama tiga tahun terakhir.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa pertumbuhan DPK dari golongan nasabah pemerintah meningkat drastis mencapai 34,22 persen pada Oktober 2025. Padahal, pada periode yang sama tahun 2022, pertumbuhan sempat mengalami kontraksi hingga -3,34 persen.
“Porsi DPK pemerintah naik dari 7,54 persen atau Rp 5,76 triliun pada Oktober 2022 menjadi 7,66 persen atau Rp 6,71 triliun pada Oktober 2025. Kami berharap dalam dua bulan terakhir 2025 ini anggaran tersebut bisa dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi,” ujar Anggito dalam temu media wilayah Jogja, Solo, dan Semarang, Sabtu (15/11).
Baca Juga: Tradisi Mitoni: Cara Yogyakarta Satukan Budaya dan Edukasi Ibu Hamil untuk Cegah Stunting
Ia menekankan bahwa dana tersebut bukan diminta untuk dihabiskan, namun dipindahkan ke rekening operasional belanja agar dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Secara total, DPK perbankan di DIY tumbuh 4,95 persen pada Oktober 2025. Anggito menyebut tren ini mencerminkan aktivitas bisnis yang ekspansif, terlihat dari meningkatnya produk giro dan deposito dalam tiga tahun terakhir.
“Komposisi produk DPK relatif stabil. Namun perlambatan tabungan—yang umumnya dimiliki oleh nasabah perorangan—perlu menjadi perhatian,” katanya.
Pertumbuhan giro tercatat 11,35 persen, sementara deposito naik 6,20 persen. Sebaliknya, produk tabungan hanya tumbuh 0,71 persen.
Baca Juga: Aktivitas Tambang Pasir Sungai Progo Terhenti, Ribuan Penambang Rakyat Menunggu Kepastian Izin
Secara komposisi, tabungan masih mendominasi dengan porsi 59,21 persen atau Rp 51,85 triliun. Disusul deposito sebesar 26,79 persen atau Rp 23,46 triliun, dan giro 14 persen atau Rp 12,26 triliun.
LPS juga menemukan perubahan dalam tiering simpanan. Porsi simpanan pada rentang Rp 500 juta–Rp 2 miliar serta di atas Rp 5 miliar menunjukkan peningkatan. Sementara simpanan di bawah Rp 100 juta sedikit menurun meski masih menjadi kelompok terbesar.
Anggito menambahkan, LPS bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan perguruan tinggi terus mengupayakan perluasan literasi keuangan masyarakat. Sejumlah program edukasi menabung akan kembali digelar pada 2026.
“Tahun depan, LPS akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan perbankan untuk menyelenggarakan Financial Festival di Yogyakarta dan Makassar,” ujarnya.[]
