BacaJogja – Jogja Corruption Watch (JCW) meminta kepada Dinas Pendidikan melakukan pengawasan berkelanjutan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi pungutan liar atau pungli. PPDB ada peluang mengarah pada praktek pungli.
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB telah mengamanatkan bahwa sekolah yang diselenggaran oleh pemerintah daerah dalam hal ini sekolah negeri, dilarang melalukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, serta pembelian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
Baca Juga: Satgas Saber Pungli DIY: Maaf jika Kena Razia lalu Diproses Hukum
“Pungutan liar merupakan tindakan pidana korupsi,” kata Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba di Yogyakarta, Minggu, 26 Juni 2022.
JCW mengatakan, pengawasan berkelanjutan perlu dilakukan dimulai dari pengumuman, pendaftaran ulang, pembelian seragam sekolah apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak hingga hingga pengawasan bangku yang masih kosong khususnya di sekolah negari karena rawan terjadinya penyimpangan (jual beli kursi).
Kemudian JCW meminta kepada Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan ke sekolah – sekolah yang ada di DIY. Tidak perlu semuanya cukup uji petik saja. “Kami juga meminta kepada Tim Saber Pungli DIY senantiasa melakukan pengawasan kepada sekolah – sekolah yang berpotensi terjadinya pungli,” katanya.
JCW mengingatkan kepada satuan lembaga pendidikan khususnya sekolah negeri yang ada di Yogyakarta untuk senantiasa mematuhi aturan yang ada, mengedepankan prinsip kehati – hatian, transparansi, partisipatif, responsif dan akuntabilitas. []
