BacaJogja – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi isu yang menyebutkan bahwa sertifikat elektronik tidak aman. Ia dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah berita sesat dan menyesatkan. Menurut Nusron Wahid, tidak mungkin sertifikat elektronik yang memiliki sistem keamanan berlapis dan backup yang kuat bisa dibobol.
“Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem backup berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertifikat berbentuk kertas yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya,” ungkapnya usai Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang Bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jumat (21/02/2025).
Baca Juga: Lagunya Disebut “Tidak Masalah,” Sukatani Bisa Jadi Duta Lagu Rakyat?
Menteri Nusron juga menegaskan bahwa sertifikat elektronik dapat dengan mudah dicek melalui perangkat seperti laptop atau ponsel dan memiliki sistem firewall yang sangat kuat. Selain itu, ia menjelaskan bahwa data sertifikat elektronik disimpan di pusat data berlapis di lima lokasi berbeda dengan beberapa lapisan pengamanan ketat, mulai dari first line, second line, hingga lapisan kelima.
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa tuduhan terkait ketidakamanan sertifikat elektronik merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintah.
“Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat,” lanjutnya.
Baca Juga: Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari: Momentum Bersama Menuju Indonesia Bebas Sampah
“Karena pemerintahan kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik tinggi. Mereka takut, jika negara kuat, mereka tetap mencoba untuk melakukan delegitimasi. Ini perlu kita waspadai dan tidak boleh dibiarkan,” pungkas Nusron Wahid.
Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam diskusi tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, beserta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. []
