BacaJogja – Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyatakan, permasalahan kemiskinan ekstrem di DIY harus diselesaikan pada 2024. Tujuannya agar sesuai dengan amanat Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem.
Dia mengatakan, penurunan tersebut berbasis tiga langkah yaitu pertama penurunan beban dengan program program charity seperti KIP, bansos, BPJS, dan lainnya. Kedua, dengan peningkatan pendapatan berupa berbagai program pemberdayaan. Ketiga dengan meminimalkan kantung kemiskinan.
Baca Juga: Ini Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta
Huda mengatakan, roadmap penurunan angka ini harus sangat serius dijalankan karena tinggal waktu satu tahun lagi sesuai amanah Inpres. Kemiskinan di DIY termasuk tinggi sebesar 11.49 pct, di dalamnya terdapat ekstrem sebesar 1.08 pct.
“Dalam hal kemiskinan ekstrem alhamdulillah DIY di bawah rata rata nasional sebesar 1.74 pct. DIY 1.08 pct, paling rendah se pulau Jawa. Sedangkan paling tinggi di pulau Jawa Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya, Jumat, 9 Juni 2023.
Baca Juga: Sri Sultan: Keistimewaan DIY, Kalurahan Jadi Ujung Depan Pemberantasan Kemiskinan
Di sisi lain, DIY bersyukur karena kemiskinannya paling rendah di Pulau Jawa dengan presentase 1.08 pct, setara dengan sekitar 43.000 warga. “Dengan didorong serius kita yakin insya Allah 2024 DIY bisa mencapai target nol persen,” ungkapnya.
Angka kemiskinan ekstrem ini menunjukkan langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah on the track. Karena keparahan kemiskinannya cukup baik. Jika konsisten dilakukan saya yakin sebentar lagi ada penurunan angka kemiskinan drastis di DIY beberapa tahun lagi.
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem di Yogyakarta Perlu Penanganan Khusus
Anggota Fraksi PKS DPRD DIY ini mengungkapkan, alokasi anggaran DIY juga perlu ditingkatkan, terutama kabupaten kota yang masih alokasikan APBD untuk kemiskinan ekstrem dibawah 4 persen. Untuk DIY tahun 2023 sebesar 7.98 persen naik dibanding tahun lalu sebesar 6.66 persen. Sedangkan kabupaten kota 3 persenan, bahkan ada yang 1.7 persen saja padahal di daerahnya banyak yang miskin ekstrem.
Program program bisa difokuskan pada data kemiskinan ekstrem P3KE yang Pemda DIY sudah ada data by name by addressnya sehingga bisa tepat sasaran dan model penangannya. Penanganan kemiskinan ektrem juga perlu perhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten.
Baca Juga: Sejak Pandemi Corona Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Naik
Saat ini DPRD DIY sedang intens koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder termasuk kementrian PMK. “Kami minta alat kelengkapan DPRD DIY juga segera berkoordinasi dengan mitra terkait untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai. Daerah daerah kantong kemiskikan ektrem harus menjadi prioritas utama di Gunungkidul dan Kulon Progo,” jelasnya. []
