BacaJogja – Rencana pemangkasan anggaran subsidi Trans Jogja sebesar Rp6,8 miliar memicu keresahan di kalangan warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan ini mencuat setelah Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY bersama eksekutif dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Bagi masyarakat, keberadaan Trans Jogja bukan sekadar transportasi umum, tetapi penopang mobilitas harian mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga pedagang kecil. Banyak pengguna menilai kebijakan pemangkasan subsidi tidak rasional dan justru akan merugikan masyarakat luas.
Mulyadi, warga Palbapang Bantul, mengungkapkan betapa padatnya bus Trans Jogja setiap pagi. Artinya, warga sangat membutuhkan transportasi publik ini.
Baca Juga: PSIM Jogja Siapkan Strategi Khusus Hadapi Persib Bandung di Stadion Sultan Agung
“Sudah sering saya lihat pengguna TJ (Trans Jogja) dari Palbapang itu ramai sekali dari pagi hari. Anak sekolah, pedagang, pelajar, mahasiswa semua terbantu dengan adanya TJ ini. Bahkan, saya sendiri sering tidak bisa masuk bus karena sudah penuh, jadi harus menunggu bus berikutnya,” ujarnya, Minggu, 24 Agustus 2025.
Ia menambahkan, kondisi halte transit juga memprihatinkan. “Halte transit di Ngabean dan Malioboro sangat kecil, tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Antrenya saja susah, belum lagi masuk ke dalam bus,” keluhnya.
Selain soal kapasitas, warga juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap tenaga kerja Trans Jogja.
“Kebijakan ini enggak rasional blas. Bagaimana nasib pelajar, mahasiswa, pedagang, pekerja yang pakai TJ setiap hari? Bagaimana dengan sopir, teknisi, dan petugas kalau di-PHK karena rasionalisasi anggaran?” tegas salah seorang pengguna lainnya.
Baca Juga: Petik Buah Berujung Duka, Warga Kulon Progo Meninggal Jatuh dari Pohon Kelapa
Menurutnya, pemangkasan subsidi akan berimbas luas, tidak hanya pada ribuan karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan, tetapi juga jutaan pengguna yang bergantung pada layanan Trans Jogja.
“Kalau TJ dipotong, artinya ratusan orang terancam di-PHK dan jutaan pengguna bisa terlantar. Dampaknya benar-benar negatif bagi masyarakat DIY,” tambahnya.
Saat ini, warga berharap Pemda DIY dan DPRD dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran subsidi Trans Jogja. Warga menilai transportasi publik seharusnya mendapat perhatian lebih, bukan justru dipangkas, mengingat tingginya kebutuhan dan peran vitalnya bagi mobilitas masyarakat Yogyakarta.[]
