Yogyakarta – Rencana Pemerintah RI untuk melakukan pengecatan ulang terhadap pesawat Kepresidenan RI A-0001 Boeing 737-8U3 (BBJ 2) menuai kontroversial dan kegaduhan terutama di media sosial. Bahkan hingga saat ini terjadi polarasi publik, antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolak pengecatan pesawat kepresidenan.
Peneliti dari Institute for Digital Democracy Bambang Arianto mengatakan, keterbelahan tersebut lebih dikarenakan proses pengecatan pesawat akan membutuhkan biaya yang mahal. Padahal saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan yaitu pandemi Covid-19.
“Pemerintah sejatinya harus lebih sensitif terhadap kondisi saat ini terutama ketika kita sedang menghadapi krisis kesehatan global,” katanya, Sabtu, 7 Agustus 2021.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Umumkan PPKM Darurat Diperpanjang Seminggu
Menurut dia, meskipun itu sudah dianggarkan sejak tahun 2019, akan tetapi memaksanakan pengecatan dengan dalih tersebut tentu tidak elok di saat krisis kesehatan saat ini. “Apalagi pengecatan pesawat ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sekitar Rp 2,1 mliar,” ungkapnya.
Dia mengatakan melihat fakta ini kian membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah tidak sensitif dan tidak memiliki sense of crisis. Dengan kata lain, pemerintah tidak peka terhadap apa yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.
Baca Juga: Presiden Jokowi Memutuskan PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 2 Agustus 2021
Bambang mengatakan, meskipun ada yang mengatakan bahwa pengecatan dilakukan bertepatan dengan pesawat tengah di servis, tapi tetap saja alasan tersebut di tengah krisis saat ini tidak masuk akal.
Dia mengatakan, ini bukan persoalan warna pesawat maupun sudah dianggarkan sejak tahun 2019. Tapi, persoalan ini lebih kepada menurunnya empati pemerintah terhadap krisis kesehatan yang sedang dihadapi,” ungkapnya. []
