BacaJogja – Pakar internet sekaligus Pendiri Onno Center, Onno W. Purbo, melontarkan pernyataan tegas terkait arah kebijakan teknologi di Indonesia. Dalam ajang Cloud Regional Open Source Summit (CROSS) Indonesia 2026 yang digelar di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Gamping, Sleman, ia menilai anggaran negara seharusnya lebih berpihak pada pengembangan anak muda ketimbang membayar lisensi software asing.
“Saya sebagai rakyat Indonesia yang bayar pajak, lebih ikhlas kalau uangnya diberikan untuk anak muda kita,” tegasnya.
Menurut Onno, selama ini pemerintah mengalokasikan dana besar untuk membayar lisensi teknologi dari luar negeri. Padahal, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk mendukung ekosistem startup lokal.
Ia menjelaskan bahwa dalam pengembangan teknologi terdapat tiga pilar utama, yaitu people, process, dan technology. Dari ketiganya, aspek teknologi seringkali menjadi beban karena bergantung pada biaya lisensi.
“Kalau ada anggaran untuk lisensi, kenapa tidak kita redirect untuk mendanai startup? Anak-anak muda kita bisa berkembang,” ujarnya.
Regulasi Sudah Jelas: Wajib Open Source
Onno juga menyoroti bahwa regulasi pemerintah sebenarnya sudah berpihak pada penggunaan open source. Dalam aturan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), disebutkan secara eksplisit bahwa penggunaan open source harus didorong.
“Peraturannya sudah jelas, harus pakai open source. Tinggal implementasinya saja yang perlu diperkuat,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan terbesar bukan pada teknologi, melainkan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, jumlah talenta yang benar-benar menguasai open source di Indonesia masih terbatas.
Onno mendorong dunia pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, untuk mengubah kurikulum agar lebih pro terhadap open source. “Jangan sampai kampus malah jadi sales software luar. Itu harus diubah,” kritiknya.
Menanggapi anggapan bahwa open source tidak kompatibel dengan perangkat keras yang beredar di pasaran, Onno menegaskan hal tersebut tidak benar.
Ia mencontohkan sistem operasi Android yang digunakan hampir semua smartphone saat ini. “Android itu open source. Artinya, perangkat yang kita pakai sehari-hari sebenarnya sudah berbasis open source,” jelasnya.
Rp35 Triliun untuk Smartphone, Kenapa Tidak Bangun Pabrik Sendiri?
Onno juga mengungkap fakta mencengangkan: pada tahun 2024, Indonesia menghabiskan sekitar Rp35 triliun per tahun untuk membeli smartphone.
Menurutnya, dengan biaya sekitar Rp500 miliar, Indonesia sebenarnya sudah bisa membangun satu pabrik ponsel. “Artinya kita bisa bangun puluhan pabrik tiap tahun. Tinggal niat, uangnya mau dikirim ke luar negeri atau diputar di dalam negeri,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Onno menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap talenta lokal. Ia percaya bahwa jika anggaran dialihkan dengan tepat, Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri secara teknologi.
“Kita punya uang. Tinggal pilih, mau kirim ke luar negeri atau ke anak-anak bangsa sendiri. Saya lebih ikhlas untuk anak-anak ini supaya kita bisa terbang bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Dekan FTTI UNJAYA Chanief Budi Setiawan, menegaskan peran strategis kampus dalam transformasi digital. “Kampus tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga harus melahirkan inovasi, membangun kolaborasi, dan menjadi motor penggerak kemandirian digital,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa forum CROSS 2026 menjadi ruang penting untuk merumuskan standar open source nasional, strategi pemilihan teknologi, serta berbagi praktik terbaik di sektor publik dan industri. []
