Yogyakarta – Wakil Gubernur DIY KGPAA Sri Paku Alam X menerima audiensi Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto dalam rangka wisata Gunungkidul menuju kelas dunia di Kepatihan Yogyakarta. Pemkab Gunungkidul membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan itu.
Wabup Heri Susanto mengatakan, potensi di Kabupaten Gunungkidul sangat besar terutama di sektor pariwisata. Potensi ini masih harus diberdayakan dan diupayakan agar mampu memberi manfaat dan menyejahterakan masyarakat.
“Sektor ini sempat menurun karena pandemi. Tapi kami berupaya agar dengan masuknya Gunungkidul ke zona hijau, bisa kami maintenance agar tidak menciptakan klaster baru,” katanya.
Baca Juga: Menikmati Pesona Malam di Bukit Bintang Gunungkidul Yogyakarta
Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono yang turut mendampingi menambahkan dalam kaitannya menuju wisata Gunungkidul kelas dunia, membutuhkan tata ruang yang mampu mengakomodasi. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) juga menjadi potensi karena akan mengubah wajah Gunungkidul.
“Rencananya kami juga akan membangun sport center agar jika ada event olahraga besar di DIY dapat dilaksanakan di Gunungkidul. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah DIY,” kata Drajad.
KGPAA Paku Alam X mengungkapkan beberapa hal yang perlu juga digarisbawahi dalam penataan harus memperhatikan pelestarian lingkungan. “Gunungkidul merupakan wilayah karst kedua terbaik di Indonesia. Jangan sampai dengan alasan wisata, tapi merusak warisan geoheritage,” katanya.
Baca Juga: Daftar 27 Objek Wisata di Gunungkidul yang Diizinkan Buka secara Terbatas
Sri Paduka mengungkapkan, salah satu faktor penting dalam pembangunan menuju Gunungkidul kelas dunia adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta akses transportasi. Untuk transportasi dan infrastruktur harus ada koordinasi dengan Kabupaten lain seperti Bantul atau Sleman. “Misalnya, entry point selain Piyungan bisa lewat Gading atau Panggang,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Kadipaten Puro Pakualaman ini juga berpesan dalam penataan selain perlu koordinasi kewilayahan pusat, daerah dan antar kabupaten kota. Koordinasi yang perlu ditingkatkan antara lain antar OPD di Kabupaten Gunungkidul, antara Kabupaten Gunungkidul dengan daerah serta antar kabupaten dan kota. “Ego sektoral atau ego sentris memang tidak bisa dipungkiri. Tapi harus diubah,” imbuhnya. []
