BacaJogja – Di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi, kinerja APBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir Maret 2024 terus menunjukkan performa prima. Realisasi Belanja Negara sampai 31 Maret 2024 terealisasi Rp5,27 triliun atau tumbuh signifikan 20,27% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama atau year on year (yoy).
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi pertumbuhan dua komponen utama yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang tumbuh 42,54% serta Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang tumbuh 4,10%.
“Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2,63 triliun atau 8,79% dari pagu belanja, tumbuh 42,54%,” katanya dalam jumpa pers perihal Perkembangan Fiskal Ekonomi Regional DIY untuk Realisasi hingga 31 Maret 2024, Selasa, 30 April 2024.
Baca Juga: Pajak PBB Desa dan Kota di Sleman 2024 Ditetapkan Rp98,6 Miliar
Selain Agung Yulianta, hadir sebagai narasumber dalam jumpa pers yakni Kepala BDK Yogyakarta Endang Widajati, Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI, KPPBC Yogyakarta Turanto, Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP DIY Agus Hernawanto Purnomo, dan Kepala KPKNL Yogyakarta Tuti Kurniyaningsih.
Agung mengungkapkan, realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,30 triliun (27,18% dari pagu belanja) yang tumbuh cukup signifikan hingga 47,06% karena dipengaruhi oleh pembayaran THR tahun 2024. Lalu, realisasi Belanja Barang sebesar Rp927,33 miliar (16,98% dari pagu belanja) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp394,76 miliar (8,38% dari pagu belanja).
Baca Juga: Penerimaan Pajak di Indonesia Banyak yang Bocor karena Hal Ini
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp2,64 triliun atau 25,13% dari alokasi. “Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Desa yang tumbuh 39,52%; Dana Keistimewaan tumbuh 28,53%; dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang tumbuh 2,93%,” jelas Agung.
Dia menjelaskan, kinerja Pendapatan Negara mencapai Rp2,39 triliun atau tumbuh 22,75% sampai dengan 31 Maret 2024. Dua komponen Pendapatan Negara mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.
Pertama, penerimaan pajak sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp1,449 triliun atau sekitar 22,36% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,484 triliun. Kedua, PNBP tumbuh 37,80% akibat masifnya kinerja Pendapatan BLU, terutama realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan.
Baca Juga: Satlantas Polres Bantul Buka Layanan Bayar Pajak Kendaraan Malam Hari
Dia mengatakan, belanja negara yang berkualitas, merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi, sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang masih perlu diwaspadai.
Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI, KPPBC Yogyakarta Turanto mengatakan, untuk penerimaan cukai sampai Maret 2024 mengalami peningkatan 55,75% (yoy akumulatif). Peningkatan dipengaruhi naiknya penerimaan cukai akibat dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan serta diperkuat dengan adanya peningkatan penerimaan cukai dari Ultimum Remidium.
“Sedangkan untuk penerimaan pabean terutama dipengaruhi penerimaan Bea Masuk BC 2.5, adanya Bea Masuk dari Gudang Berikat, dan denda administrasi pabean,” ungkapnya.
Dana Desa Efektif Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem
Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP DIY Agus Hernawanto Purnomo menyatakan, penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem cukup efektif. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut untuk menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, menyediakan lapangan kerja melalui padat karya tunai, meminimalkan kantong kemiskinan, rehabilitasi rumah layak huni, dan bantuan langsung tunai.
“Dana Desa juga memiliki alokasi untuk menurunkan prevalensi stunting, antara lain untuk penyelenggaraan PAUD nonformal milik desa, penyelenggaraan Posyandu,” jelasnya.
Baca Juga: Grab dan OVO Luncurkan Drive-Thru ETP; Bayar Pajak Motor, PBB dan PDAM Hanya 5 Menit
Agus mengatakan, pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Penyaluran KUR sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp1,2 triliun kepada 22.323 debitur. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY. “Sampai tanggal 31 Maret 2024, penyaluran KUR di Kabupaten Sleman sebesar Rp367,21 miliar kepada 6.108 debitur. Sedangkan penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul mencapai Rp321,09 miliar kepada 5.954 debitur,” paparnya.
Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan 29 April-8 Mei Tutup, Jika Jatuh Tempo di Tanggal Tersebut Gimana?
Menurut dia, berdasarkan sektor, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran KUR sampai dengan Maret 2024 dengan jumlah Rp477,92 miliar atau 39,70% dari total penyaluran KUR di DIY. “Disusul sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp248,08 miliar atau 20,62%,” jelasnya.
Sedangkan penyaluran UMi sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp8,38 miliar untuk 1.973 debitur. Berdasarkan per wilayah kota/kabupaten, penyaluran UMi terbesar ada di Kabupaten Bantul dengan penyaluran Rp3,41 miliar kepada 791 debitur. []
