Harkitnas 2025: Delapan Tuntutan Purnawirawan TNI Dapat Dukungan Luas di Yogyakarta 

  • Whatsapp
Harkitnas 2025
Forum Kebangsaan Yogyakarta memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025 dengan menyatakan dukungan terhadap delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI (BacaJogja)

BacaJogja – Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025 dengan menggelar forum dukungan terhadap delapan tuntutan yang dideklarasikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kegiatan ini digelar pada Selasa (20/5/2025) di Gedung PDHI, Kompleks Alun-Alun Utara Yogyakarta, dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Forum ini menjadi panggung pernyataan sikap bersama, sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan. Dukungan terhadap delapan tuntutan tersebut disampaikan secara terbuka dan diperkuat dengan penandatanganan bersama oleh berbagai organisasi masyarakat, pemuda, dan tokoh nasional.

Read More

Baca Juga: Demo Ribuan Ojol Geruduk Kantor Gubernur DIY, Ini Empat Tuntutan dan Hasilnya

Pernyataan Sikap Purnawirawan TNI: Tuntutan Moral untuk Bangsa

Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, sebagai salah satu inisiator forum purnawirawan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Yogyakarta yang turut menyuarakan delapan tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa tuntutan itu bukanlah reaksi spontan, melainkan hasil dari kajian panjang dan mendalam atas kondisi kebangsaan.

“Kami mencermati adanya penyimpangan dalam praktik bernegara. Delapan tuntutan ini lahir sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebangsaan,” ujar Hanafie.

Berikut Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

  1. Kembali ke UUD 1945 naskah asli sebagai landasan konstitusional negara.
  2. Mendukung program Kabinet Merah Putih (Asta Cita) kecuali pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
  3. Menghentikan proyek strategis nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
  4. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan memulangkan mereka ke negara asal.
  5. Menertibkan sektor pertambangan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
  6. Melakukan reshuffle kabinet, terutama menteri yang terindikasi korupsi atau berafiliasi dengan mantan Presiden ke-7 RI.
  7. Mengembalikan Polri ke bawah Kementerian Dalam Negeri, fokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
  8. Mendorong MPR mengganti Wakil Presiden, merespons dugaan pelanggaran etik dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Rekening Terblokir Massal Gegerkan Publik, Ini Penjelasan PPATK dan Cara Aktivasi Ulang

Harkitnas Jadi Momentum Penguatan Aspirasi Kebangsaan

Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam forum ini, antara lain Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto (mantan KSAD), Mayjen (Purn) Soenarko (mantan Danjen Kopassus), serta tokoh reformasi Amien Rais. Hadir pula akademisi Khamim Zarkasih Putro dan Muhammad Chirzin, serta tokoh masyarakat HM Syukri Fadholi.

Dukungan terhadap delapan tuntutan itu disampaikan secara terbuka oleh perwakilan dari berbagai organisasi dan komunitas, seperti Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, ICMI DIY, GPK, Paksikaton, GBN DIY, FAKI DIY, Trengginas, PMMI, GIM DIY, Teras Dakwah, FJI, KPI 5, Keramat, dan elemen lainnya.

Forum Kebangsaan DIY menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi menjadi titik tolak untuk menyuarakan kembali nilai-nilai kebangsaan dan meneguhkan arah perjuangan rakyat. []

Related posts