BacaJogja – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan proses rekrutmen ribuan tenaga profesional untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) berjalan transparan tanpa praktik “orang dalam”.
Ia menegaskan tidak ada jalur khusus, rekomendasi titipan, maupun “surat sakti” dalam proses seleksi yang akan dibuka dalam waktu dekat. “Tidak ada sogok-menyogok, tidak berlaku jaminan dari orang dalam, dan tidak ada surat sakti. Semua harus melalui prosedur yang berlaku,” tegas Zulhas saat menghadiri Rakerwil I DPW PAN DIY, Kamis malam (16/4/2026).
30.000 Lowongan Manajer Koperasi Dibuka
Pemerintah akan membuka sekitar 30.000 posisi manajer koperasi desa serta lebih dari 5.400 manajer untuk kampung nelayan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari penguatan sektor pangan nasional melalui pembentukan Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Rekrutmen dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026, menyasar sekitar 30.000 desa dan 5.400 kampung nelayan. Lowongan ini terbuka luas bagi lulusan D3, D4, S1, hingga pascasarjana. “Seluruh proses seleksi akan dilakukan melalui kementerian terkait secara terbuka dan profesional,” katanya.
Ketua Umum DPP PAN ini memastikan bahwa proses rekrutmen tidak dipungut biaya, bebas praktik kecurangan, tanpa intervensi pihak tertentu. “Pemerintah ingin memastikan posisi strategis ini diisi oleh tenaga profesional yang benar-benar kompeten, bukan karena kedekatan atau koneksi.
Zulhas mengungkapkan, program KDMP dan KNMP sendiri bertujuan:
– Meningkatkan produksi pangan
– Memperkuat distribusi
– Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan
Stok Beras Nasional Tertinggi, Capai 4,7 Juta Ton
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 4,7 juta ton, salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menargetkan surplus lebih dari 4 juta ton pada 2025, dengan fokus pada kelancaran distribusi pupuk hingga perbaikan sistem irigasi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan harga beras seragam di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini akan didukung oleh peran Perum Bulog yang telah mendapatkan subsidi distribusi dari pemerintah.
Dengan skema tersebut, harga beras di berbagai daerah seperti Madura, Medan, Yogyakarta, dan daerah lainnya ditargetkan bisa sama tanpa terbebani biaya logistik. “Ke depan, harga beras di Madura, Medan, maupun Jogja harus sama,” ujar Zulhas. []






