BacaJogja – Sebanyak 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi dinyatakan graduasi atau lulus dari kepesertaan bantuan sosial. Mereka dinilai telah mandiri secara sosial dan ekonomi, dan siap melangkah tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.
Momentum ini dikukuhkan dalam acara bertajuk “Berani Graduasi: Siap Wujudkan Generasi Emas Indonesia” yang berlangsung di Auditorium Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (17/7). Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos Mira Kurniasih, Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih, serta para rektor dari 16 perguruan tinggi di DIY.
Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Sosial dan 16 perguruan tinggi sebagai langkah strategis mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Sampah Disulap Jadi Cuan: Inovasi Jogja Life Cycle Bangkitkan Ekonomi dari Limbah
“Graduasi ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan kemandirian. Bantuan sosial itu jembatan, bukan tali yang mengikat. Yang hadir hari ini adalah mereka yang berani mengambil langkah menuju masa depan lebih baik,” tegas Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan, bantuan sosial adalah hak sementara, bukan identitas tetap. Pemerintah mendorong para penerima untuk bertumbuh sebagai pelaku usaha mandiri melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, dan pendampingan intensif.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan bahwa proses graduasi dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan sejak 2007. Para KPM yang lulus dinilai telah memenuhi indikator kemandirian, termasuk memiliki pendapatan yang melebihi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan usaha yang berjalan mandiri.
“Mereka tidak lagi menerima PKH, tapi justru kini memasuki fase pemberdayaan. Pemerintah akan terus mendampingi dengan pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga akses permodalan,” ujar Endang.
Baca Juga: International Jogja Field School 2025: Mahasiswa Dunia Pelajari Sumbu Filosofis Yogyakarta
Kolaborasi antara Kemensos dan 16 perguruan tinggi ini sejalan dengan strategi nasional pengentasan kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan instruksi Presiden RI. Endang menegaskan Pemda DIY berkomitmen mendukung proses transisi KPM menuju kemandirian secara berkelanjutan.
Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menyebut sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah sebagai bentuk konkret hilirisasi ilmu pengetahuan untuk menjawab persoalan riil masyarakat.
“Kami percaya, peran perguruan tinggi sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan berbasis keilmuan dan inovasi. MoU ini bukan sekadar simbolik, tapi awal keterlibatan aktif kami dalam kerja sosial berbasis akademik,” tutur Ova.
Baca Juga: Pentas Rebon TBY: Sajikan Balung Kuning, Ewuh, dan Tanda Jasa secara Gratis
Para KPM yang berhasil graduasi kini menjalankan berbagai usaha di bidang peternakan, perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa, hingga pertanian. Rata-rata telah mengikuti PKH lebih dari lima tahun. Mereka disebut layak sebagai lulusan “sekolah kehidupan” oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos, Mira Kurniasih.
“Mereka datang dari latar belakang pendidikan yang beragam, dari tidak tamat SD hingga sarjana. Tapi yang menyatukan mereka adalah semangat untuk berubah dan optimisme untuk mandiri,” kata Mira.
Kegiatan ini mengusung lima nilai utama: Berani Memulai, Mandiri Melangkah, Buka Ruang Baru, Jadi Inspirasi, dan Ciptakan Cerita Baru. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menginspirasi keluarga PKH lainnya untuk mengikuti jejak serupa. []
