BacaJogja – Wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD menuai sorotan luas. Salah satu suara tegas datang dari Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang menilai pilkada lewat DPRD berpotensi menghilangkan ikatan emosional antara pemimpin dan masyarakat.
Isu ini mengemuka seiring munculnya diskursus nasional mengenai efektivitas demokrasi dan biaya politik pilkada langsung. Namun bagi Hasto Wardoyo, pilkada langsung justru menjadi fondasi penting dalam membangun kepemimpinan yang berakar pada kepercayaan rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Hasto saat berdiskusi dengan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, Kamis (8/1/2026).
Pengalaman Pilkada Langsung Tak Tergantikan
Hasto Wardoyo bukan sosok asing dalam kontestasi demokrasi langsung. Ia tercatat tiga kali mengikuti pilkada langsung, dua kali di Kabupaten Kulon Progo dan sekali di Kota Yogyakarta.
Menurutnya, jika pilkada dikembalikan ke DPRD, akan banyak nilai demokrasi yang hilang, terutama emotional bonding antara calon pemimpin dan warga.
“Pilkada langsung adalah bukti nyata bagaimana pemimpin meraih kepercayaan rakyat melalui proses panjang, bertemu masyarakat, berdialog, dan memahami persoalan warga secara langsung,” ujar Hasto yang akrab disapa Dokter Hasto.
Ia menegaskan, kemenangan yang diraihnya dalam Pilkada Kota Yogyakarta merupakan hasil kepercayaan rakyat tanpa praktik politik uang.
“Alhamdulillah, dengan dukungan PDI Perjuangan saya mendapat kepercayaan rakyat Yogyakarta karena ada emotional bonding yang kuat. Itu bukan sekadar klaim, tapi hasil dari proses panjang di lapangan,” katanya.
Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tak Lebih Demokratis
Hasto menilai, sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak serta-merta menjamin kualitas demokrasi yang lebih baik. Bahkan, ia mengingatkan adanya potensi praktik money politics jika kewenangan memilih hanya berada di tangan legislatif.
“Saatnya kita menjaga pilihan natural masyarakat dengan tidak melakukan politik uang. Pengalaman saya, tanpa money politics pun rakyat masih punya hati dan nurani,” tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen tanpa politik uang justru memperkuat legitimasi kepemimpinan dan kepercayaan publik.
Program Nyata Bangun Kedekatan dengan Warga
Dalam proses kampanye, Hasto mengungkapkan strategi yang ia lakukan bukan dengan transaksional politik, melainkan melalui sentuhan program langsung ke masyarakat, seperti layanan cek kesehatan gratis.
“Di sela pemeriksaan kesehatan, kami berdialog. Dari situ saya memahami bahwa Yogyakarta memiliki jumlah lansia yang tinggi. Maka lahirlah kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan, itu hasil dari turun langsung ke rumah warga,” jelas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY tersebut.
Menurutnya, pendekatan seperti ini tidak akan tercipta jika proses pemilihan kepala daerah sepenuhnya diwakilkan kepada DPRD.
Hasto Wardoyo menegaskan, demokrasi sejatinya adalah jalan untuk melahirkan pemimpin tanpa kekerasan dan tanpa transaksi politik.
“Pilkada langsung memberi ruang kandidat untuk bertemu, berdialog, sekaligus ‘belanja masalah’ dan merekam aspirasi masyarakat. Kepemimpinan yang lahir dari hati nurani akan jauh lebih kuat,” ujarnya.
Kalau Rakyat Bisa Memilih, Kenapa Harus Diwakili?
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, mengingatkan bahwa masyarakat DIY memiliki pengalaman demokrasi yang matang sejak lama.
Ia menyinggung sejarah panjang pemilu di DIY, mulai dari pemilihan DPRD sejak 1951, pemilihan kepala desa, hingga pemilihan RT/RW yang berlangsung secara demokratis dan partisipatif.
“Dalam pilkada Yogyakarta, kami merasakan gotong royong yang luar biasa. Kader bergerak dari rumah ke rumah, fraksi bertemu langsung dengan warga, partisipasi rakyat sangat besar. Kalau rakyatnya bisa memilih langsung, kenapa harus diwakili?” tegas Eko. []
