BacaJogja — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Kepolisian menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pengaktifan ruas Tol Purwomartani secara fungsional guna membantu mengurai kepadatan kendaraan yang keluar dari wilayah DIY.
Rencana tersebut disampaikan Kapolda DIY, Brigjen Pol. Anggoro Sukartono, usai Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait kesiapan pengamanan libur Idulfitri di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurut Anggoro, skema ini disiapkan sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran arus lalu lintas, khususnya saat puncak arus balik ketika kendaraan mulai meninggalkan wilayah Yogyakarta.
“Kami sudah menerima informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa Tol Purwomartani akan difungsikan satu arah untuk akses keluar dari DIY,” ujar Anggoro.
Ia menjelaskan, rencana pengoperasian tol secara fungsional tersebut telah melalui proses survei yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan. Jika diberlakukan, ruas tol tersebut akan difungsikan sebagai jalur satu arah untuk membantu mengalirkan kendaraan menuju luar daerah setelah masa puncak kedatangan pemudik.
Langkah ini dipertimbangkan mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang diprediksi menuju Yogyakarta selama masa libur Lebaran tahun ini. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, jumlah pergerakan orang yang masuk ke wilayah DIY diperkirakan mencapai sekitar 8,2 juta orang.
Perkiraan tersebut dihitung dari berbagai indikator, mulai dari estimasi penggunaan kendaraan pribadi, jumlah penumpang kereta api di Stasiun Tugu dan Lempuyangan, hingga pemantauan kendaraan yang melintas di jalur tol utama seperti Gerbang Tol Kalikangkung.
Sebagian besar pemudik diprediksi berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dengan waktu tempuh perjalanan darat sekitar enam jam, arus kendaraan diperkirakan mulai meningkat beberapa hari menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Data inilah yang akan digunakan untuk memprediksi kemacetan. Mengingat penyumbang wisatawan terbesar berasal dari Jakarta, kita memprediksi jarak tempuh wajar perjalanan darat menuju Jogja sekitar enam jam dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau,” jelas Anggoro.
Berdasarkan proyeksi tersebut, puncak arus kedatangan pemudik diperkirakan terjadi pada H-5 hingga H-3 Lebaran. Pemerintah pusat sendiri telah mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut melalui kebijakan libur panjang serta penerapan skema Work From Anywhere (WFA) bagi sejumlah sektor pekerjaan.
Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas, kepolisian juga menekankan pentingnya penyebaran informasi secara masif kepada masyarakat mengenai kondisi lalu lintas di wilayah Yogyakarta.
“Ada satu hal penting yang dilakukan oleh Pemda DIY, yaitu masifikasi informasi kepada masyarakat. Ini sangat krusial agar setiap orang yang datang mengetahui kondisi lalu lintas di Jogja,” kata Anggoro.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mencegah wisatawan atau pemudik masuk ke titik-titik rawan kemacetan karena kurangnya informasi.
Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan berbagai platform navigasi digital seperti Google Maps dan Waze agar informasi rute perjalanan yang ditampilkan sesuai dengan pengaturan lalu lintas di lapangan.
Hal ini penting untuk mencegah sistem navigasi mengarahkan kendaraan ke jalan-jalan kecil yang tidak memiliki pengawasan petugas, yang justru berpotensi memicu kemacetan baru.
“Situasi di lapangan bisa berubah setiap hari. Jika ada jalur yang berpotensi menimbulkan kerawanan lalu tiba-tiba dialihkan oleh sistem navigasi, ini yang harus kita cegah. Kita arahkan masyarakat tetap menggunakan jalur utama yang dijaga petugas,” terangnya.
Anggoro menambahkan, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai estimasi antrean kemacetan di suatu jalur, baik sekitar satu jam, 15 menit, maupun 10 menit. Dengan informasi yang akurat, pengguna jalan dapat memperkirakan kondisi lalu lintas sebelum melintasi suatu ruas jalan.
Langkah koordinasi lintas instansi ini diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026 di wilayah Yogyakarta. []
